Pemerintah Alokasikan Dana FLPP Rp 13,72 Triliun untuk 166.000 Unit Rumah pada 2024

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebesar Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah di tahun 2024.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, selain anggaran bagi pembiayaan FLPP sebesar Rp 13,72 triliun, akan dialokasikan juga anggaran Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit subsidi bantuan uang muka (SBUM).

"Kemudian dana peserta tabungan rakyat untuk pembiayaan Tapera sebesar Rp 0,83 triliun, untuk 7.251 unit rumah," kata Herry dalam webinar 'Property Outlook 2024', Selasa, 27 Februari 2024.

Dia menjelaskan, jumlah itu lebih rendah dibanding tahun 2023, di mana pemerintah telah menyalurkan Rp 26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah. Selain itu, ada pula anggaran Rp 895 miliar untuk penyaluran 220.000 subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Kemudian, terdapat anggaran sebesar Rp 52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit bantuan biaya administrasi, dan Rp 1,09 triliun dana peserta tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

"Namun, sesuai dengan hasil rapat internal 27 Oktober 2023, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di tahun 2024 untuk menjadi 520.000 unit," ujarnya.

Herry mengaku optimis dan tetap mendorong kerja sama antara para stakeholder program pembiayaan perumahan, agar seluruh target program di tahun 2024 dapat tercapai. Apalagi, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,02 persen.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal berupa ketidakpastian global, Herry menegaskan bahwa pemerintah juga harus mewaspadai adanya tantangan dari dalam negeri.

Antara lain yakni terkait suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini.

"Berdasarkan tren suku bunga acuan Bank Indonesia sejak Oktober 2023 sampai Februari 2024, suku bunga BI 7-DRRR tetap berada di level 6 persen, dan suku bunga dasar kredit per Desember 2023 berada di 8,99 persen. Namun, Kementerian PUPR memastikan bahwa bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi tetap 5 persen," ujarnya.