Stafsus Erick Sebut Kementerian BUMN Akan Diskusi dengan MUI Soal Rencana Merger BSI-Bank Muamalat

Jakarta - Kementerian BUMN bakal kembali menggelar diskusi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna membahas soal rencana merger PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Syariah.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga meyakini, apabila rencana merger BSI-Bank Muamalat itu terwujud, maka bisa dipastikan kinerja Bank Muamalat juga akan semakin bagus ke depannya.

"Pasti kita akan bicarakan ke MUI semua proses-proses ini. Nanti malah makin bagus kan Bank Muamalat, kan sudah terbukti sekarang," kata saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

Dengan kondisi Bank Muamalat yang saat ini sudah termasuk ke dalam lima besar bank terbesar di Indonesia, Arya meyakini bahwa rencana merger ini merupakan hal yang positif. Sehingga, nantinya akan ada 2 bank syariah BUMN, selain PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kan nanti senang juga kita, punya bank syariah yang kuat ada dua. Kan bagus banget untuk perkembangan ekonomi syariah. Jadi inilah kita udah buktikan di BSI hasilnya bagus kenapa kita tidak bikin lebih banyak lagi," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menolak ide penggabungan BTN Syariah dengan Bank Muamalat tersebut.

Karena, menurutnya, meskipun pendirian Bank Muamalat mendapat dukungan dari pemerintah, tapi bank ini adalah bank swasta milik umat yang digagas oleh MUI, ICMI, NU, Muhammadiyah, dan beberapa pengusaha muslim.

Menurut Anwar Abbas, pemerintah harus tetap menjaga paradigma Bank Muamalat sebagai bank dari umat, milik umat, bersama umat, dan untuk umat. Sebab, dana haji yang dikelola oleh bank tersebut juga bukan dana pemerintah, namun dana milik umat.

"Oleh karena itu, ide untuk memergerkan bank muamalat dengan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan," kata Anwar dalam keterangannya, dikutip Senin, 19 Februari 2024.