Jadi Delegasi RI di Sidang IMO, Kemenhub Soroti hal Ini

Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menjadi delegasi Republik Indonesia pada Sidang International Maritime Organization (IMO) Sub Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW) ke-10 di London, Inggris Raya, pekan ini.

Kepala Sub Direktorat kepelautan, Capt Maltus, yang turut serta sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam sidang HTW ke-10 menjelaskan, Indonesia menyampaikan intervensi terkait dokumen HTW 10/6/9 yang diajukan Ukraina tentang aksesibilitas informasi tentang sertifikat medis pelaut dan praktisi medis yang diakui oleh para pihak untuk tujuan pemeriksaan medis pelaut oleh Administrasi dan Badan-Badan lain yang terlibat.

"Indonesia menyampaikan apresiasi secara umum kepada Ukraina yang telah mengusulkan atau menyampaikan dokumen HTW 10/6/9 pada pertemuan kali ini," kata Kepala Sub Direktorat kepelautan, Capt. Maltus dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia mendukung usulan tersebut dan juga menginformasikan bahwa Indonesia telah menyediakan daftar institusi medis dan praktisi medis yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk menilai kesehatan para pelaut.

Intervensi yang dilakukan delegasi Indonesia, lanjut Maltus, merupakan salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Maritime Administrator yang diakui oleh IMO.

“Administrasi Maritim di Indonesia dimandatkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sesuai apa yang telah dimandatkan dalam peraturan Presiden nomor 23 tahun 2022 pasal 45 ayat (1). Sehingga seluruh kegiatan kemaritiman dan khususnya yang berkaitan dengan penerapan Konvensi IMO, wajib dilaporkan kepada IMO melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” katanya.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dimandatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 985 Tahun 2023 tentang Pengalihan fungsi Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Pelaut dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran kepada Direktorat Perkapalan dan kepelautan.

Selain itu, Indonesia juga intervensi dokumen agenda 5 HTW 10/5, dengan menginformasikan bahwa format baru sertifikat Pelaut, yang berlaku mulai 1 Desember 2023 telah diperkenalkan dan telah diinformasikan ke IMO pada Januari 2024 berdasarkan STCW.2/Circ.122 dan telah diinformasikan kepada seluruh member state IMO.

Ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KP-DJPL 747 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) Pada Sertifikat Kepelautan yang ditetapkan pada tanggal 28 November 2023.

Lebih lanjut, pada pembahasan agenda kedua, Atase Perhubungan London, Barkah Bayu Mirajaya menyampaikan, Indonesia mengucapkan terima kasih kepada sekretariat yang telah menyiapkan dokumen HTW 10/2 dan hasil-hasil yang diperoleh dari Sub-Komite, Komite dan Dewan sebelumnya dengan hal khusus pada rekomendasi dari auditor eksternal IMO (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) pada dokumen C.129/5 (b) yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan tinjauan komprehensif terhadap Konvensi STCW dan Kode untuk dapat diambil sebagai bahan pertimbangan dalam diskusi nanti.

Salah satu rekomendasi dari Auditor Eksternal untuk tinjauan komprehensif STCW, jelas Barkah, adalah pelatihan hak-hak umum pelaut, termasuk hak-hak yang relevan dengan masalah pengabaian.

“Pelatihan hak-hak umum pelaut merupakan komponen penting yang tidak hanya menjawab tantangan saat ini, namun juga memperkuat pendekatan pro aktif Indonesia untuk pertimbangan masa depan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kolektif Indonesia untuk memastikan standar keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan tertinggi bagi komunitas pelaut,” katanya.

Adapun delegasi Indonesia terdiri dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, PFKKI Kementerian Perhubungan, Atase Perhubungan London, Pertamina Maritime Training Center, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, Pusbang SDM Perhubungan Laut, Poltekpel Barombong, Poltekpel Surabaya, PIP Makasar, dan PIP Semarang.