Kata Bos Bapanas soal Isu Beras SPHP Ditempeli Stiker Paslon Pilpres 2024

Jakarta – Pemerintah resmi memberhentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14, Februari 2024. Meski demikian, Pemerintah memastikan program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berlanjut. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, tetap berjalannya program beras SPHP ini untuk memastikan ketersediaan stok beras secured di semua lini pasar.

“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari tanggal 8 sampai 14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," ujar Arief dalam keterangannya Jumat, 9 Februari 2024.

Arief juga menjelaskan, terkait beras SPHP yang sempat diisukan ditempeli stiker pasangan calon tertentu. 

"Jadi begini, beras SPHP itu bukan beras bantuan pangan yang gratis, itu beras bisa dibeli di mana pun. Kemudian yang jelas, beras itu keluar dari Bulog, kemudian sampai ke masyarakat itu, pastinya tidak mungkin ditempeli stiker seperti itu. Kita tidak mungkin punya waktu juga untuk nempel-nempelin begitu,” jelasnya.

Arief menekan, Pemerintah tidak mungkin menempel beras SPHP dengan stiker paslon lain. Sebab, penyaluran beras ini ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton pada 2024. 

“Tanpa mengurangi rasa hormat, percayalah bahwa tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama. SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton dan dalam kemasannya memuat logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” imbuhnya.

Adapun komoditas beras memiliki peran strategis dalam kontribusinya terhadap pengendalian inflasi nasional. Arief mengungkapkan, beras memegang andil yang signifikan dalam menjaga inflasi agar tetap stabil dan melandai pada angka 2,57 persen di Januari 2024.   

"Kenapa juga beras ini harus diberikan kepada masyarakat kecil karena harga beras ini relatif tinggi dan salah satu yang bisa menjaga inflasi kita 2,57 persen adalah bantuan pangan beras ini," imbuhnya.