Pemerintah Beri Bantuan Jelang Pilpres, Ini Sumber Anggarannya

Jakarta – Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu dan tambahan subsidi pupuk untuk masyarakat. Bantuan itu diberikan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, untuk sumber dana bantuan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan automatic adjustment yakni mengalihkan sejumlah anggaran belanja di kementerian/lembaga yang tidak prioritas ke prioritas. 

"Nah kalo itu tekniknya, ada macam-macam cara, Bu Menteri Keuangan akan menyelesaikannya. Salah satunya automatic adjusment," ujar Airlangga kepada awak media Senin, 5 Februari 2024. 

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan alasan pemerintah menambah subsidi pupuk. Dia menuturkan subsidi pupuk sangat penting karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.

"Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani dan kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga, Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan pemblokiran atau automatic adjustment anggaran Kementerian Lembaga (K/L) di tahun 2024 ini. Jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp 50,1 triliun. 

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, yang diterima. Di mana pemblokiran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berencana menambah alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebanyak Rp 14 triliun di 2024. Dengan demikian keseluruhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 40,68 triliun.

Sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah akan menyalurkan anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini ditujukan untuk memitigasi risiko pangan masyarakat miskin.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT ini diberikan Pemerintah untuk tiga bulan mulai Januari-Maret, yang akan disalurkan sekaligus pada Februari 2024.

"Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Selain itu, juga ada penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) hingga Juni 2024, kepada 22 juta penerima yang masing-masing diberikan sebesar 10 kilogram.

Untuk anggarannya bantuan di awal tahun ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bakal mengotak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebagian anggaran bansos ini dananya memang sudah ada di dalam APBN. Namun, untuk memenuhi anggaran itu harus dilakukan beberapa perubahan pos anggaran atau realokasi.

“(Sumber dana bansos) sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya kita akan carikan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 29 Januari 2024.