Bantah Bantuan Beras Bermuatan Politik, Dirut Bulog: Ini Jadi Perhatian Khusus

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, membantah tudingan bahwa kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan pihaknya bermuatan politik.

Dia mengakui, Bantuan Pangan yang sedang disalurkan Bulog ini memang kerap dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah momentum pemilihan umum seperti saat ini.

"Ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog, dan kami tetap konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan sesuai ketentuan," kata Bayu dalam keterangannya, dikutip Jumat, 2 Februari 2024.

Beras Bulog.

Photo :
  • Destriadi Yunas Jumasani/VIVA.

Dia menegaskan, bantuan pangan ini disalurkan sebagai alternatif pemerintah, untuk mengurangi tekanan gejolak harga. Sehingga, masyarakat kelas bawah tidak terdampak oleh mahalnya harga beras saat ini.

"Sehingga tujuan mulia program ini dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan dengan baik, dan juga sebagai alternatif pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana El Nino yang melanda seluruh dunia" ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyatakan, pelaksanaan Bantuan Pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun.

Dia menekankan, pelaksanaan Bantuan Pangan yang telah berjalan dari tahun lalu ini, akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Pelaksanaan Bantuan Pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini, akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu. Tidak, tidak begitu," kata Arief.

"Bahkan, Bantuan Pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan, dan ini akan terus dikerjakan. Mengingat saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM ini sangat membutuhkan," ujarnya.