Luhut Tugaskan Kementerian Bantu Tingkatkan Kualitas Udara Jabodetabek, Simak Arahannya

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dampak dari polusi udara di wilayah Jabodetabek saat ini sangat luar biasa mengganggu kesehatan masyarakat. Namun, Dia menegaskan bahwa setidaknya masih terdapat peluang besar, untuk memperbaiki kualitas udara di wilayah Jabodetabek tersebut.

Antara lain yakni melalui perbaikan emisi gas buang kendaraan lewat penyediaan BBM rendah sulfur di Jakarta, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," kata Luhut dalam keterangannya, Rabu, 17 Januari 2024.

Luhut pun memberikan arahan langsung kepada masing-masing Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait, supaya mereka bisa benar-benar serius dalam upaya penanganan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

"Sehingga kita harus cari kiat-kiat yang cepat," ujarnya.

Guna mewujudkan peningkatan kualitas udara Jabodetabek menjadi lebih baik, Luhut menegaskan perlunya dukungan seluruh K/L dalam mendorong upaya perbaikan kualitas udara dalam waktu dekat. Karena perencanaan dan implementasi program-program memerlukan koordinasi lintas sektor, maka masing-masing K/L terkait perlu berkolaborasi mempersiapkan rencana implementasi program secara matang dan cepat.

Luhut memberikan arahan agar Pemprov DKI melalui TransJakarta, bisa meningkatkan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina, ditugaskan untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI Jakarta.

"Hal itu bisa dilakukan pada kuartal II-2024 secara bertahap, serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga memberikan arahan agar Kementerian LHK dan Kemenperin segera merumuskan peta jalan, bagi akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM. Dia juga berharap seluruh K/L bisa turut mendorong penggunaan KBLBB, baik untuk kendaraan operasional K/L ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kementerian BUMN harus mengoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB, seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan. Sementara Kementerian KHK dan Kementerian ESDM bersama PLN, harus segera merumuskan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik, terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. 

"KLHK dan Kemenperin juga harus merumuskan peningkatan baku mutu emisi industri, serta Kemenkeu bersama K/L terkait juga harus menyiapkan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program-program di atas," ujarnya.