Bulog Jamin Penyaluran Bansos Beras Januari-Maret 2024 Tak Bawa Unsur Politik

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menjamin penyaluran program bansos beras 10 kg pada periode Januari-Maret 2024, tidak akan membawa-bawa unsur politik dalam pelaksanaannya. Meskipun, riuh Pemilu yang bakal digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, berada di rentang waktu penyaluran bansos beras tersebut.

Dia memastikan, hal itu akan bisa terlaksana sesuai rencana, karena Bulog telah memiliki data soal siapa saja 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.

Apalagi, Bayu menegaskan bahwa nantinya penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut juga akan didukung oleh para transporter, yang merupakan perusahaan-perusahaan logistik profesional.

"Buat kami itu urusan yang utama adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras, dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya," kata Bayu dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 11 Januari 2024.

Mengenai maraknya mekanisme pemberian bansos yang membawa embel-embel kampanye politik, Bayu memastikan bahwa pihaknya juga telah melakukan proses pembagian bansos secara seksama di semua tempat.

"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu, tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," ujar Bayu.

Karenanya, guna lebih meyakinkan penyaluran bansos beras akan aman dari upaya politisasi, Bayu pun mempersilakan semua pihak untuk turut ikut melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaannya.

"Silakan Bawaslu dan satgas pangan melaksanakan tugasnya. Saya kira beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya melaksanakan saja," ujarnya.