Jokowi Janji Perpanjang Bantuan Pangan Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
- Akun X @jokowi
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) berupa cadangan beras pemerintah (CBP) hingga bulan Juni 2024 mendatang. Namun ada syaratnya, yakni melihat kantong APBN terlebih dahulu.
Memang, Jokowi dua hari belakangan ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah sejak Selasa-Rabu, 2-3 Januari 2024. Disana, Jokowi melakukan berbagai kegiatan mulai menanam padi bersama para petani, mengecek harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional hingga meninjau persediaan beras di Gudang Bulog daerah.
Zulkifli Hasan dampingi Jokowi salurkan bansos beras di Jakarta Utara
- Istimewa
Salah satunya, Jokowi mengunjungi Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tentu, Jokowi turun langsung untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai kepada para penerima manfaat.
Selain itu, Jokowi berjanji akan melanjutkan program bantuan pangan cadangan beras pemerintah ini hingga bulan Juni 2024. Akan tetapi, kata dia, melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga.
“Bantuan serupa akan diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga bulan Juni mendatang, apabila kondisi APBN memungkinkan,” kata Jokowi dikutip dari instagram pada Kamis, 4 Januari 2024.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menghentikan program bantuan sosial (bansos) meskipun ada pihak yang meminta program tersebut dihentikan, karena menimbulkan persepsi program bansos menguntungkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
“Ndak ndak. Ndak akan menghentikan,” kata Moeldoko di Kantor Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 3 Januari 2024.
Menurut dia, program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 pada Pemilu Presiden 2024.
“Presiden melihat harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi. Untuk itu, perlu ada bantuan kepada masyarakat miskin,” jelas mantan Panglima TNI ini.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengumumkan kebijakan skrining riwayat kesehatan petugas Pemilu dan Pilkada di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
- ANTARA/Yashinta Difa
Presiden Jokowi, kata dia, memandang program ini salah satu bentuk mempengaruhi inflasi sehingga pemberian bantuan sosial sangat positif karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah berupa beras sebesar 10 kilogram itu.
“Jadi enggak ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” ujarnya.
Jadi, Moeldoko mengatakan program bantuan sosial ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik atau pemilu. Sebab, kata dia, program pemberian bantuan sosial ini akan tetap berjalan meskipun pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.
“Nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret. Setelah itu, ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” kata Moeldoko.