Bagikan 2.000 Sertifikat Tanah di Cilacap, Jokowi: Kalau Mau Disekolahkan Silahkan untuk Modal Usaha

Cilacap – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Pertamina Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa, 2 Januari 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memberikan langsung kepada 10 orang perwakilan penerima sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.

Menurut Jokowi, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Sehingga, kata dia, dengan adanya sertifikat tanah agar masyarakat dapat terhindar dari konflik antartetangga karena sudah jelas tertera dalam sertipikat data kepemilikan tanah.

"Kalau sudah pegang sertipikat, ada yang ngaku-ngaku, bukan tanah saya, buktinya ini, di sini ada semuanya, nama pemegang haknya siapa, luasnya berapa, semua ada. Tidak bisa lagi digugat karena sudah pegang tanda bukti hak atas tanahnya," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan masyarakat yang sudah memegang sertifikat dapat mengajukan modal ke perbankan untuk pengembangan usaha. Akan tetapi, Jokowi mengingatkan masyarakat harus dihitung betul atau kalkulasikan dengan benar kebutuhannya jika ingin menyekolahkan sertipikat tanah tersebut.

“Setelah dapat (sertifikat) kalau mau menyekolahkan, silakan. Tapi saya titip, kalau dapat pinjaman dari bank semuanya dipakai modal usaha, dipakai modal kerja, jangan sampai ada yang dibelikan mobil, motor, TV, itu barang-barang kemewahan, itu duitnya bank, sanes duite panjenengan,” ujarnya.

Sementara Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menjelaskan ada 2.000 sertipikat tanah yang diserahkan di Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa, 2 Januari 2024. Adapun, Hadi merinci dari 1.122 sertipikat hasil PTSL kepada warga di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertipikat hasil restribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap bersumber dari tanah timbul.

“Sertifikat Rrdistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," jelas mantan Panglima TNI ini.

Sementara, hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, serta Bupati Cilacap dan Banyumas.