Cak Imin: Food Estate Terbukti Gagal, Pasti Tidak Dilanjutkan

Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan yang juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023.
Sumber :
  • ANTARA/Fath Putra Mulya

Jakarta - Calon wakil presiden atau cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, memastikan kalau dia yang berpasangan dengan Anies Baswedan menang di Pilpres 2024 ini, tidak akan melanjutkan program dari Presiden Jokowi, yakni Food Estate. Progaram itu kata dia, telah terbukti gagal.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, pihaknya pasti akan melakukan evaluasi terhadap food estate. Dalam hal ini dengan membuat program lain dengan produktivitas petani yang tinggi. Anies sendiri dalam beberapa kesempatan menyebut program Contract Farming.

"Food Estate terbukti gagal. Setelah dijalankan dan tidak menghasilkan. Sehingga kita pasti evaluasi food estate itu dengan membuat produktivitas petani kita yang tinggi, menciptakan lahan yang lebih produktif untuk petani kita," kata Cak Imin di Ancol, Jakarta Utara Jumat, 1 Desember 2023.

Cak Imin menuturkan, tugas petani adalah melakukan produksi. Sedangkan pemerintah menjaga harga. Dengan itu peran Perum Bulog dipastikan akan kembali seperti semula.

"Peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal," tegasnya.

"Ya pasti (food estate) enggak dilanjutkan," tambahnya.

Sebelumnya, capres Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya kurang cocok dengan program Food Estate yang digagas pemerintah Presiden Jokowi. Dia lebih memilih program Contract Farming dan menilai lebih unggul ketimbang Food Estate.

Menurut Anies, contract farming itu nantinya akan lebih memudahkan untuk petani lokal. Produk pertanian mereka, kata Anies, bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha.

Mantan Mendikbud RI itu menyebutkan, kalau program food estate itu akan membutuhkan lahan yang baru. Maka itu, program tersebut pun akan memakan banyak dana, karena harus mengelola dan menyediakan lahan baru.

"Tempat yang dikelola oleh korporasi. Padahal dana yang sama itu kalau yang diberikan untuk contract farming maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya, berproduksi," jelas Anies.