RI Butuh 2,3 Juta SDM Dukung Hilirisasi Migas dan Minerba

Jakarta – Kementerian ESDM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), meluncurkan 'Aplikasi dan Integrasi Layanan Pelatihan Industri dan Masyarakat'. Layanan pelatihan digital itu bertujuan mengembangkan aspek sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya di sektor mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas (migas).

Kepala BPSDM Kementerian ESDM, Prahoro Nurtjahjo mengatakan, data Kementerian Investasi/BKPM menyebut bahwa pada tahun 2040, Indonesia membutuhkan 2,3 juta orang yang berkompetensi di bidang minerba dan migas.

Bahkan, tingginya kebutuhan SDM pada sektor minerba dan migas itu pun sebenarnya sudah mulai dirasakan saat ini, mengingat pemerintah Indonesia sendiri tengah gencar mendorong hilirisasi di sektor tersebut.

"Karena bagaimana program hilirisasi itu berjalan kalau tidak ada orangnya? Lalu kalaupun ada, bagaimana cara mengembangkan kompetensinya? Maka aplikasi ini adalah jawabannya," kata Prahoro di kantor BPSDM Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.

Dia mengatakan, kebutuhan 2,3 juta SDM kompeten RI pada 2040 itu, terbagi atas kebutuhan 2,3 juta orang untuk sektor minerba dan 70.000 orang untuk sektor migas. Padahal, kemampuan BPSDM dalam mencetak SDM-SDM kompeten di kedua sektor tersebut, masih berkutat di angka 20 ribuan setiap tahunnya.

"Jadi memang dua (sektor) ini saja ya, yang kita lihat. Meskipun tiap tahun (BPSDM) hanya mampu mengeluarkan 20 ribu, lalu 3.600. Padahal (kebutuhan SDM-nya) masih banyak," ujarnya.

Layanan aplikasi tersebut saat ini baru bisa diakses di situs BPSDM ESDM (web-based). Pengembangan aplikasinya pun diakui Prahoro akan dilakukan secara bertahap. Namun, fungsi dari layanan aplikasi tersebut adalah demi mempermudah dan mempercepat proses pelatihan di Kementerian ESDM, karena mampu memotong prosedur pendaftaran yang selama ini dilakukan secara offline (luring).

Karenanya, Kementerian ESDM pun berupaya membuat layanan pelatihan yang mulus dan mudah diakses oleh masyarakat, sebagai jawaban atas kerap lambatnya proses penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan (diklat).

"Mulai dari pendaftaran, proses, sampai keluar sertifikat, itu sudah langsung di aplikasi. Karena yang sering kejadian kan yakni bahwa setelah diklat itu, nunggu sertifikatnya lama. Jadi melalui aplikasi ini, satu data, dan tidak kemana-mana," kata Prahoro.

Dia merinci, dari delapan satuan kerja di BPSDM, lima di antaranya bertugas sebagai penyelenggara diklat. Sehingga, layanan aplikasi tersebut lah yang nantinya akan memudahkan pihak BPSDM, dalam mengatur penyelengaraan diklat.

"Kalau masing-masing punya sendiri-sendiri (diklat), susah manage-nya. Makanya ini dibuat satu sistem, sehingga sifatnya transparan, kredibel, dan konsisten, sekaligus mempercepat proses," ujarnya.