IKN Nusantara Bakal Jadi Kota Pertama di Indonesia yang Komitmen Penurunan Emisi Karbon

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaraa kan memasukkan target jadi Kota dengan nol emisi dalam komitmen pengurangan emisi lokal (local determined comitment atau LDC) milik IKN. Dengan Komitmen tersebut, IKN ditargetkan menjadi kota nol emisi karbon pada 2030

Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan, akan meluncurkan LDC tersebut di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun ini. Dijelaskan, isi LDC tersebut adalah peta jalan dan cetak biru IKN terkait target-target pengurangan emisi dalam melawan perubahan iklim. 

"Kami akan menjadi yang pertama di Indonesia, dan salah satu Ibu Kota pertama di dunia yang meluncurkan LDC, karena enggak gampang punya komitmen terkait perubahan iklim," kata Bambang dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy Forum 2023, Selasa, 26 September 2023.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Bambang menjelaskan, sebagian pakar menilai target tersebut lebih rendah dari yang seharusnya. Mengutip World Research Institute IKN dinilai dapat menjadi kota minus karbon pada 2030.

Menurut Bambang, hal itu karena 65 persen dari kawasan IKN merupakan hutan tropis. karenanya, IKN seharusnya dapat menyedot lebih banyak karbon yang dihasilkan nantinya.

Untuk mencapai target tersebut, Bambang mengatakan, IKN telah memiliki fasilitas pembibitan pohon di dekat IKN. Kapasitas produksi bibit pohon di fasilitas tersebut mencapai 15 juta pohon per tahun dengan total lahan kawasan IKN mencapai sekitar 250.000 hektare. Artinya, kawasan hutan tropis di IKN adalah sekitar 150.000 hektare.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Photo :
  • Istimewa.

Bambang juga berencana menerbitkan obligasi iklim yang akan diterbitkan sekitar 2027. Saat ini Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau ESG di IKN telah dibentuk dan salah satu syarat penerbitan obligasi ikim dengan menaati prinsip-prinsip ESG.

"Misalnya, yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Obligasi Iklim juga akan berkaitan dengan perubahan iklim," kata Bambang.