Bos BI Beberkan Lima Agenda Pembahasan Gubernur Bank Sentral ASEAN

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral terdapat lima agenda yang dibahas. Salah satunya, terkait mendorong penggunaan Local Currency Transactions (LCT).

Perry menjelaskan, pada pertemuan itu, gubernur bank sentral memandang pentingnya untuk meningkatkan bauran kebijakan makroekonomi. Sebab kebijakan itu sudah semakin diakui dan dipahami untuk diimplementasikan. 

“Dalam konteks ini, Asean juga mengundang IMF (International Monetary Fund) dan BIS (Bank for International Settlement) untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN agar dapat lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan pemahaman negara anggota. Mengenai integrated policy framework dan macro financial and stability framework,” ujar Perry dalam konferensi pers Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, di Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.

Perry menuturkan, kedua para pemimpin ASEAN sepakat untuk memperkuat Regional Payment Connectivity (RPC) dan mendorong penggunaan LCT. 

“Kami berharap akan semakin banyak negara anggota Asean yang menjalin kerja sama dalam LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga untuk mengatasi kerentanan eksternal yang meningkat,” ujarnya. 

Selain itu, negara-negara ASEAN sepakat untuk memperkuat regional payment connectivity. Melalui komitmen ini, akan difasilutasi pembayaran lintas batas yang lancar dan aman. 

”Dalam konteks ini, negara anggota Asean telah menyepakati roadmap RPC yang menjabarkan timeline bagi anggota Asean untuk bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RPC yang pertama, dan diikuti oleh negara anggota lainnya,” terangnya.

Perry menuturkan, para pimpinan negara sepakat memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital. Kelima, negara anggota kembali meninjau mandat dari working committee dalam rangka memperkuat proses keuangan ASEAN agar kawasan dapat merespons kondisi ekonomi global yang dinamis.

“Kami baru saja mengesahkan pembentukan satuan tugas (task force) untuk meninjau kembali mandat working committee. Pada tahap awal, Satgas ini dibentuk untuk mengembangkan prinsip-prinsip panduan yang diperlukan oleh setiap Komite Kerja agar dapat meninjau kembali mandat Komite Kerja yang selaras dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025,” imbuhnya.