Pemerintah Amankan 1,6 Juta Ton Beras Guna Stabilitasi Harga
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah diamankan Pemerintah sebesar 1,6 juta ton. Stok beras itu dipersiapkan Pemerintah dalam rangka penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga.
Arief mengatakan, stok CBP ini akan terus bertambah yang mana itu seiring dengan penyerapan gabah atau beras yang terus dilakukan oleh Perum Bulog.
“Kami sampaikan bahwa stok beras di Bulog ada dan cukup untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga, jumlah 1,6 juta ton beras secured sesuai arahan Bapak Presiden dalam ratas sebelumnya.” ujar Arief dalam keterangan Rabu, 23 Agustus 2023.
Arief menuturkan, dengan stok beras yang tersedia itu, diharapkan masyarakat agar belanja bijak dalam membeli bahan pangan secukupnya untuk keperluan sehari-hari.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan. Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga.” jelasnya.
Arief mengatakan, untuk meredam kenaikan harga beras, pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah dan secara rutin bersama Kementerian Dalam Negeri beserta K/L lainnya. Serta melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka monitoring perkembangan inflasi pangan di seluruh wilayah.
Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah jelasnya, Pemerintah akan segera kembali menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi.
Menurutnya, bantuan itu sama seperti bantuan beras tahap pertama yang berlangsung pada April-Mei 2023. Namun, bantuan pangan beras kali ini akan disalurkan selama tiga bulan pada bulan Oktober-Desember 2023 dengan volume masing-masing 10 kg beras.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa bantuan pangan beras ini akan kembali kita gelontorkan untuk masyarakat berpendapatan rendah pada bulan Oktober hingga Desember mendatang. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.” kata dia.