Belanja APBN 2023 Tinggal 60 %, Sri Mulyani Wanti-wanti Ini soalPengadaan Barang dan Jasa

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisa anggaran belanja Pemerintah saat ini sebesar Rp 3.061 triliun atau 60 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dalam hal ini telah membelanjakan 40 persen atau senilai Rp 1.255 triliun.

Adapun pada Semester I-2023 realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 891,6 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 417,2 triliun. Itu diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kemudian belanja Non K/L sebesar Rp 474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

"APBN sebagai keuangan negara melalui belanja negara telah membelanjakan Rp 1.255 triliun atau dalam hal ini 41 persen dari total pagu anggaran. Artinya dalam Juli hingga sampai Desember masih ada 60 persen dari APBN yang bisa dibelanjakan," ujar Sri Mulyani di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.

Sri Mulyani menyatakan, pihaknya terus mendukung berbagai aktivitas melalui APBN. Khususnya untuk meningkatkan dan memperkuat penggunaan produk-produk dalam negeri.

Dia berharap, lewat kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri menjadi 95 persen dalam total pengadaan belanja seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, realisasi pengadaan Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri Negeri (PDN) hingga saat ini baru sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768 ribu paket. Jumlah itu masih jauh dari nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. 

"Artinya masih banyak belanja yang masih bisa dioptimilakan. Saya berharap pengadaan barang dan jasa 6 bulan terkahir 2023 itu betul-betul bisa memacu penggunaan produk dalam negeri," kata dia.