DPR Curiga Pemerintah Ngotot Subsidi Kendaraan Listrik
- VIVA/Maha Liarosh
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku heran dengan sikap Pemerintah yang terkesan memaksakan diri ingin memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Padahal, program ini tidak direspons baik oleh masyarakat sehingga sampai hari ini baru terjual 36 kendaraan listrik.
Menurut Mulyanto, sebaiknya Pemerintah menghentikan program tersebut. Bukan justru memperluas cakupan dan memperlonggar persyaratan pemberian subsidi.
"Saya tidak setuju subsidi untuk pembelian motor listrik, apalagi subsidi untuk mobil listrik. Anggaran negara yang terbatas harus diarahkan secara tepat bagi mereka yang lemah secara ekonomi yakni kelompok yang termarjinalisasi oleh proses pembangunan. Kalau subsidi akan diberikan untuk komoditas maka harus diarahkan pada subsidi barang publik seperti transportasi publik, baik bus listrik ataupun kereta api listrik," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu, 2 Agustus 2023.
Motor Listrik dan Mobil Listrik Hanya Kebutuhan Tersier, Sebaiknya Dialihkan ke Pendidikan atau Kesehatan
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
- DPR RI
Mulyanto mensinyalir, ada kepentingan kelompok bisnis tertentu yang berkolaborasi dengan oknum prjabat Pemerintah di balik kebijakan ini. Sebab, secara ekonomi nilai subsidi pembelian kendaraan listrik ini sangat besar. Sehingga, upaya apapun akan dilakukan agar anggaran subsidi ini bisa mengalir ke kantong kelompok bisnis itu.
"Motor atau mobil listrik ini kan kebutuhan tersier bagi masyarakat. Konsumennya adalah orang berada. Jadi sangat tidak pantas diberikan subsidi ya. Kalau memang anggarannya ada sebaiknya subsidi diarahkan untuk keperluan publik yang lebih luas. Misalnya membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baru bagi masyarakat," kata Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.
Mulyanto lantas menyarankan Pemerintah tidak memaksakan diri melanjutkan program subsidi kendaraan listrik ini hanya karena untuk menyenangkan calon investor kendaraan listrik. Pemerintah, ditekankan, harus mengembalikan orientasi penggunaan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.