Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal RI Masih Dipercayakan ke BKI

Jakarta – PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey berkomitmen untuk terus mempertahankan posisi White List kapal-kapal berbendera Indonesia. Kewenangan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia kini masih dipercayakan kembali kepada BKI.

Hal itu dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan. Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto M, para Direktur Perusahaan Pelayaran, serta para pejabat di lingkungan Direktorat Perhubungan Laut. 

PKS ditandatangani langsung oleh Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha.

“Kepercayaan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut kepada BKI merupakan tanggung jawab dan kepercayaan yang besar karena menyangkut status pelayaran Indonesia di mata internasional. Amanah ini akan dijaga dengan sesungguhnya oleh segenap Insan BKI,” ujar Arisudono dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Juli 2023.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan bahwa bahwa perjanjian kerja sama ini dalam lingkup pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia. 

"Kita semua menyadari, bahwa tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk peningkatan pemenuhan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap ketentuan konvensi internasional,” kata Arif. 

Ia melanjutkan, dengan dengan pendelegasian ini juga diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada PT BKI untuk dapat diterima sebagai salah satu anggota komunitas badan klasifikasi internasional, yaitu International Association Classification Societies (IACS).

"Melalui kerja sama ini diharapkan bersama-sama untuk kemajuan Indonesia,” kata Arif Toha.

Melalui PKS ini, Arisudono menambahkan, pihaknya berkomitmen dan melakukan langkah-langkah menjaga amanah yang diberikan oleh Perhubungan laut dalam mempertahankan posisi kapal bendera Indonesia di Tokyo MoU pada posisi White List. BKI sebagai leader IDSURVEY menyatakan akan mendukung langkah-langkah pemerintah.

Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, INSA dan para stakeholder yang selalu setia menggunakan jasa BKI. 

"Melalui penandatanganan PKS yang baru ini, kami berharap agar kerja sama dapat terus terjalin baik antara pihak Perhubungan Laut sebagai regulator, pemilik kapal sebagai pengguna jasa serta BKI dalam memberikan pemahaman dan pelayanan terbaik untuk meningkatkan keselamatan maritim di Indonesia dan dunia Internasional. Semoga melalui dukungan para stakeholder, BKI dapat melaksanakan kegiatan survey statutoria atas nama pemerintah Indonesia,” tutup Arisudono.