RI Cuma Terima Dana Hibah JETP US$160 Juta, Sekretariat: Masih Bisa Berubah

Jakarta - Dana hibah dalam pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) disorot sebab jumlah hibah yang diterima Indonesia hanya sebesar US$160 juta dari komitmen US$20 miliar. Perwakilan Sekretariat JETP, Adhityani Putri menuturkan, nilai tersebut masih bisa berubah, sebelum 16 Agustus 2023. 

Adapun rencana investasi komprehensif (Comprehensive Investment Plan/CIP) untuk program pendanaan JETP direncanakan akan dipublikasikan pada 16 Agustus 2023. Adhityani menuturkan, hingga saat ini proses verifikasi dan negosiasi masih berlangsung.

"Angkanya masih berubah-ubah, sebelum 16 Agustus, saya tidak bisa memastikan angkanya sebenarnya berapa. Seperti yang tadi saya jelaskan, sampai 16 Agustus proses verifikasi dan negosiasi masih berlangsung," kata Adhityani di Hotel Ashley Tanah Abang, Rabu, 5 Juli 2023.

Hibah untuk Indonesia Lebih Kecil dari Afrika Selatan

Adhityani menuturkan, sejauh ini untuk proporsi hibah masih di luar dari ekspektasi Pemerintah Indonesia. Bahkan, nilai hibah itu lebih kecil dari Afrika Selatan. 

"Sejauh ini proporsi grant (hibah) itu kelihatannya masih di luar dari ekspektasi Pemerintah Indonesia, yaitu sangat rendah. Ternyata hibahnya bahkan lebih kecil proporsinya daripada yang di Afrika Selatan, yaitu 5 persen," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh nilai investasi sebesar US$20 miliar melalui kemitraan JETP. Dana tersebut akan digunakan untuk peralihan menuju sumber energi baru terbarukan (EBT).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, kemitraan internasional itu dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Dengan kemitraan itu dinilai sangat penting dalam mendukung target RI

"Kemitraan penting mendukung target iklim bisnis Indonesia yang ambisius untuk upaya kolaboratif dan investasi terkait oleh mitra internasional kami. Termasuk mobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar US$20 miliar dalam tiga, empat tahun, lima tahun ke depan," kata Luhut dalam konferensi pers di Bali, Selasa 15 November 2022. 

Luhut menekankan, dalam waktu enam bulan Pemerintah akan memimpin penyusunan rencana aksi dengan mitra investor. Hal itu sebagai tindak lanjut dari investasi awal yang berhasil diperoleh.

"Indonesia akan memimpin penyusunan rencana aksi kemitraan untuk menghasilkan rencana investasi yang komprehensif. Sehingga mengoperasionalkan target bersama yang disepakati dalam pernyataan bersama dengan tindakan nyata dan kolaboratif," ujarnya.