149 Pelabuhan Terapkan Inaportnet, Menhub Harap Pede Efisienkan Biaya Logistik

Jakarta – Kementerian Perhubungan kembali menerapkan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan (Inaportnet) di 40 pelabuhan, sehingga totalnya menjadi 149 pelabuhan dari target 260 pelabuhan hingga akhir tahun 2023.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pelabuhan telah menjadi pusat distribusi logistik yang dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing negara. Karenanya, dengan digitalisasi pelayanan yang dilakukan melalui Inaportnet, diharapkan pelayanan kepelabuhanan semakin baik dan dapat mendorong efisiensi biaya logistik nasional.

"Penerapan Inaportnet di pelabuhan merupakan wujud pengawasan bersama antar stakeholder terkait, sehingga pelayanan kepelabuhanan akan lebih akuntabel dan transparan," kata Budi Karya dalam keterangannya, Selasa, 27 Juni 2023.

Selain itu, Budi berharap hal itu juga turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba dan sektor kepelabuhan. Karenanya, Dia pun mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat terus meningkatkan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral. "Guna memberikan pelayanan terbaik di pelabuhan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi komitmen dan upaya Kemenhub. Menurutnya, ini adalah wujud nyata sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk memberikan pelayanan kepelabuhanan yang baik kepada masyarakat.

"Saya ucapkan selamat. Dengan implementasi tahap pertama 2023, diharapkan Inaportnet dapat mewujudkan visi sebagai penggerak utama efisiensi pelayanan publik, melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang impor dan ekspor. Kita harapkan daya saing nasional bisa terus meningkat," ujarnya.

Diketahui, sejumlah langkah persiapan telah dilakukan Kemenhub dalam upaya penerapan Inaportnet di 40 pelabuhan. Di antaranya yakni menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) kepada para operator UPP dan Distrik Navigasi untuk tahap I. Hal itu sebagai langkah awal penerapan inaportnet; melakukan uji coba infrastruktur, uji coba Sistem BUP, System Integration Test (SIT) dengan BUP dan stakeholder terkait, dan menyelenggarakan sosialisasi kepada secara bertahap kepada  pengguna jasa di 40 pelabuhan pada Mei 2023 hingga pertengahan Juni 2023.

Dijadwalkan, pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap 2 akan dilaksanakan pada awal bulan September 2023 dan Go Live tahap 3 pada bulan November 2023. Adapun 40 pelabuhan yang mulai menerapkan Inaportnet, yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung; Tanjung Redep; Atapupu; Pomako; Raja Ampat; Benete; Reo. Selanjutnya, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang; Susoh; Tapak Tuan; Teluk Sigintung; Kintap; Pulau Bunyu; Sungai Nyamuk; Kuala Samboja; Sangkulirang; Tanjung Santan; Laiwui; Buli; Bunta; Pagimana; Pomalaa; Kolaka; Lapuko; Brondong; Marapokot; Baa; Sebu; Waikelo; Larantuka; Lewoleba; Sadai; Jailolo; Soasio; Babang; Saumlaki; Bintuni; Kaimana; Sungai Lumpur; Calabai.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil sidang komite fasilitasi ke-47 pada Organisasi Maritim Internasional (IMO,  telah mewajibkan negara anggotanya untuk menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024. Untuk itu, Indonesia melalui Lembaga National Single Window (LNSW) terus mempersiapkan dan mendorong optimalisasi pemanfaatan digitalisasi kepelabuhanan di Indonesia melalui mekanisme single submission, single processing, dan single synchronizing and decision making.

Salah satunya yaitu melalui aplikasi Inaportnet yang merupakan bagian dari ekosistem logistik nasional (NLE), yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Aplikasi Inaportnet ini telah terintegrasi dengan beberapa layanan dari pemangku kepentingan lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Kesehatan Pelabuhan.