PUPR Sebut Sudah Pangkas 39 Ribu Hektare Kawasan Kumuh hingga Akhir 2022

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus menggenjot upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan. Ditjen Cipta Karya pun melaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang sebenarnya telah diinisiasi sejak tahun 2016 silam.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, hal itu untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

"Lokasi dampingan Program KOTAKU sudah mencapai 11.332 desa/kelurahan pada 330 kota/kabupaten di 34 provinsi," kata Diana di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.

Target dari Program KOTAKU antara lain yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh, sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan. Selain itu, ada juga upaya menurunkan luasan permukiman kumuh, serta membuat para penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di suatu permukiman kumuh.

"Hingga akhir 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP - Program KOTAKU telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 Ha," ujarnya.

Diana menambahkan, NSUP-Program KOTAKU juga telah melakukan pendampingan, dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

Karena tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU, Diana pun memastikan bahwa orientasi pendampingan akan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability).

"Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah (PKM), sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat," ujarnya.

Diketahui, pada 23-25 Mei 2023 telah dilaksanakan Workshop Regional 'Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan' di Kota Surakarta, sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi. Dalam Workshop Regional tersebut, diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP Kabupaten/kota, untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah pasca berakhirnya NSUP-Program KOTAKU.
 
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, akan diselenggarakan kegiatan Workshop Nasional 'Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh', dengan puncak acara Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota. Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU tahun 2017-2022, serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan.