PLN dan Pemprov DKI Sepakat Pakai Sampah untuk Pengganti Sebagian Batu bara di PLTU

Ilustrasi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang telah melalui proses treatment dan pencacahan sehingga menjadi Refuse Derived Fuel atau (RDF) sebagai pengganti sebagian batu bara di PLTU.
Sumber :
  • Dok. PLN.

Jakarta – PT PLN (Persero) dan Pemprov DKI Jakarta menandatangani Kesepakatan Bersama (KB) untuk mengolah sampah di kota Jakarta menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). BBJP adalah pengolahan sampah yang melalui proses treatment, pencacahan, sehingga menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang digunakan sebagai pengganti sebagian batu bara di PLTU.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo berharap, kerja sama ini bakal membuat persoalan sampah di Jakarta berkurang, dan PLN mendapat kepastian pasokan biomassa untuk teknologi co-firing di PLTU.

"PLN melakukan substitusi batu bara di PLTU dengan biomassa, atau disebut teknologi co-firing. Pemanfaatan sampah menjadi bahan baku co-firing ini merupakan salah satu inisiatif strategis PLN, untuk mengejar target bauran energi," kata Darmawan dalam keterangannya, Jumat, 9 Juni 2023.

Penjabat

Photo :
  • 1487172

Dia mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membangun rantai pasok energi bersih. Apalagi, BBJP ini berbasis sampah, sehingga PLN bisa mendapatkan kepastian pasokan biomassa untuk PLTU. "Dan Pemprov DKI Jakarta juga bisa menyelesaikan persoalan sampah kota," ujarnya.

Produksi 1 Ton BBJP Butuh 3 Ton Sampah

Ilustrasi

Photo :
  • 1487175

Darmawan menjelaskan, dalam memproduksi 1 ton BBJP diperlukan 3 ton sampah. Dalam satu hari, PLN membutuhkan 1.000 ton BBJP, sehingga Pemprov DKI bisa mengolah 3.000 ton sampah setiap harinya. Nantinya biomassa yang berasal dari sampah ini akan digunakan untuk memasok kebutuhan di PLTU Lontar, Suralaya, Labuan, Pelabuhan Ratu, dan Indramayu.

Tak hanya mengurangi volume sampah yang tertimbun, lewat pengelolaan sampah jadi BBJP ini PLN dan Pemprov DKI bisa mengurangi emisi karbon. Sebab, sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengeluarkan emisi tersendiri. Sedangkan, ketika diubah menjadi biomassa co-firing, justru sampah berperan dalam mengurangi emisi karbon di PLTU.

"Nah, kita bandingkan 1 kwh listrik dari batu bara emisinya 1.000 gram per kwh, tapi kalau dari BBJP emisinya nol. Sebab ini merupakan teknologi daur ulang. Andaikan tidak di daur ulangpun emisi sampah akan dilepas ke atmosfer. Jadi lebih baik kita jadikan biomassa yang bisa menekan emisi karbon di PLTU," ujarnya.

Senada, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki target utama untuk mengurangi sampah kota. Karenanya, kerja sama dengan PLN ini menjadi gayung bersambut untuk Pemprov DKI Jakarta, dalam menyelesaikan persoalan sampah kota.

"Melalui kerja sama ini, Pemprov DKI dan PLN bersama-sama menuntaskan persoalan sampah. Dengan dukungan PLN, permasalahan sampah Jakarta yang terus menerus ada sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan bersama," ujar Heru.

Diketahui, kerja sama dengan Pemprov DKI ini bukanlah upaya pertama PLN, dalam memastikan pasokan biomassa. Sebelumnya, PLN juga sudah melakukan kerja sama dengan 12 Pemda maupun Pemprov di tanah air. Selain itu, PLN juga bersinergi dengan BUMN lain untuk menjamin pasokan biomassa.