China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Menolak

VIVA Bisnis – Pihak China bersikeras meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dijadikan sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski begitu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Ia merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

"Mereka maunya (penjaminan) dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut, dikutip Jumat, 14 April 2023.

Dia menegaskan bahwa apabila China tetap ingin penjaminan dilakukan dengan APBN, maka prosedurnya akan panjang. Namun akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.

"Kalau (penjaminan) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," ujar Luhut.

China Turunkan Bunga Utang ke 3,4 persen

Selain itu, Luhut mengakui bahwa pihak China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen menjadi 3,4 persen. Karenanya, pemerintah dipastikan akan kembali melobi suku bunga pinjaman supaya bisa lebih rendah lagi.

"Kalau bunga, kita berharap masih bisa lebih rendah lagi, overrun yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kita mau lebih rendah lagi," kata Luhut.

Dia memastikan, sebelumnya, pemerintah juga telah melobi pihak China terkait penyelesaian pinjaman pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB, supaya suku bunga pinjaman tersebut bisa lebih rendah menjadi 2 persen.

"Maunya kita kan (bunganya) 2 persen, tapi kan enggak semua bisa kita capai. Karena kalau kamu pinjam keluar (negeri) juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau dapat 3,4 persen misalnya sampai situ, ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," ujarnya.