Intip Detail Proyek Kereta Trans Sulawesi yang Tersangkut OTT KPK

VIVA Bisnis– Publik baru saja dihebohkan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi. KPK dalam hal ini mengamankan 25 orang dalam OTT tersebut.

Hal itu menjadi menarik, pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan salah satu bagian Trans Sulawesi itu, yakni Jalur Kereta Api Makassar-Parepare antar Maros-Barru dan Depo Kereta Api Maros, di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

"Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip Kamis, 13 April 2023.

Ali mengungkapkan, sejumlah 25 orang tersebut terdiri dari pejabat pembuat komitmen DJKA Jawa Tengah dan juga pihak swasta. KPK dalam hal ini juga berhasil menyita uang senilai Rp 2,823 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar.

Intip perjalanan pembangunan proyek jalur KA Trans Sulawesi. Presiden Jokowi dalam sambutan peresmian Jalur KA Maros-Barru mengatakan bahwa jalur KA Makassar-Parepare dibangun sepanjang 145 kilometer (km). Di mana dari total itu sudah terbangun sepanjang 120 km.

Jokowi berharap, proyek KA Trans Sulawesi ini nantinya akan menyambungkan wilayah-wilayah yang ada di pulau tersebut.

“Saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini, jalur kereta api Trans Sulawesi, yang nantinya insyaallah akan sambung menyambung dari Makassar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado,” jelasnya.

Sementara itu, untuk nilai investasi pembangunan KA Makassar-Parepare ditaksir sebesar Rp 9,28 triliun. Dalam hal ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LAMAN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).