PUPR Kebut Penyelesaian PSN Hingga 2024, Menteri Basuki Beberkan Daftarnya

VIVA Bisnis – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya tengah mengejar penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan rampung pada tahun 2024. Termasuk, program percepatan pembangunan wilayah.

Dia menambahkan, pada sasaran Prioritas Nasional (PN) yang akan dicapai pada tahun 2024, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan melalui 24 Major Project (MP) dengan 827 kegiatan, dengan total biaya Rp 77,34 Triliun. 

"Dalam penyelesaian PSN, Kementerian PUPR tengah melaksanakan pembangunan 9 bendungan, kemudian pembangunan dan rehabilitasi 5 jaringan irigasi, pembangunan 5 jalan tol, 4 SPAM, serta tanggul laut di DKI Jakarta," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu, 29 Maret 2023.

Basuki merinci, PSN yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian antara lain yakni Bendungan Manikin, Way Apu, Bulango Ulu, Meninting, Rukoh, Leuwikeris, Lausimeme, Sidan dan Jlantah. Lalu, ada juga pembangunan jaringan irigasi DI. Lhok Guci, DI. Jambo Aye Kanan, DI. Lematang, DI. Baliase, dan DI. Gumbasa.

Selanjutnya, PUPR juga tengah menggenjot pembangunan jalan tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda), jalan tol Kayu Agung-Betung, Sigli-Banda Aceh, akses pelabuhan Patimban, dan jalan tol Pasuruan - Probolinggo. "Serta, SPAM Semarang Barat, Jatiluhur, Wasusokas, dan Benteng Kobema," ujarnya. 

Di samping itu, Kementerian PUPR juga melakukan dukungan dalam beberapa Program Percepatan Pembangunan Wilayah, seperti misalnya yang mengacu pada Perpres 79/2019. Sejumlah Kegiatan yang diperkirakan bakal selesai pada 2023 antara lain peningkatan Jalan Pringsurat-Secang-Bts. Yogya, Rehabilitasi Waduk Penjalin dan Malahayu di Kab. Brebes, dan Revitalisasi Rowo Jombor di Kab. Klaten.

"Sementara kegiatan yang selesai tahun 2024 yakni Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kab. Blora," kata Basuki.

Mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki memastikan progres hingga saat ini sampai pada penyiapan pembangunan di IKN (Kebutuhan Pengadaan Lahan dan Kebutuhan Hunian ASN dan Hankam), dan percepatan pengadaan tanah IKN. Kemudian, terdapat beberapa skenario Skema Pembiayaan Penyediaan Perumahan di IKN.

"Pada 16.990 unit rumah untuk ASN dan Hankam hingga Januari 2023, yaitu 2.585 unit diusulkan dibangun menggunakan APBN dengan estimasi biaya sebesar Rp 9,4 triliun. Lalu 9.295 unit direncanakan dibangun melalui skema KPBU,  dengan estimasi biaya sebesar Rp 35,8 triliun, serta 5.110 unit rusun milik perlu mengajak investasi swasta/pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp 6,2 triliun," ujarnya.