Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Desa, Begini Respons Luhut

VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah mengetahui sejumlah harapan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Harapan itu disampaikan Apdesi pada peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Salah satu harapan utamanya yaitu agar Presiden Joko Widodo menggelontorkan 10 persen dari total dana APBN untuk pembangunan desa. Terkait dengan hal tersebut, Luhut tak berkomentar banyak.

Luhut hanya mengatakan bahwa keinginan Apdesi terkait 10 persen dana APBN itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan instansi terkait.

"Saya kira biar dibicarainlah sama teman-teman semua ya," kata Luhut kepada wartawan usai menghadiri peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 19 Maret 2023.

Apdesi Sebut Permintaan 10 Persen APBN untuk Desa Adalah Harga Mati

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggelontorkan 10 persen dari dana APBN untuk pembangunan desa. 

Hal itu disampaikan Surta dalam sambutan peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 19 Maret 2023. 

"Tetapi, jangan selalu desa dimarjinalkan, bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa, harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," kata Surta di depan ribuan kepala desa di kawasan GBK, Minggu, 19 Maret 2023.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" sambungnya. 

Sementara itu, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menyatakan dukungan penuh atas harapan APDESI untuk memperoleh 10 persen dana APBN. Dana APBN sebesar 10 persen itu menurutnya harus diberikan karena desa pada dasarnya merupakan masa depan Indonesia.

"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Memang masih jauh dari harapan, tapi ini adalah langkah yang patut kita apresiasi. Langkah selanjutnya, adalah bagaimana kita bersama agar 10 persen dana APBN bisa mengalir ke desa. Setuju?" kata Bamsoet.

"Mengapa ini penting? Karena desa adalah masa depan Indonesia. Kalau desa susah, maka wajah Indonesia susah. Kalau desa berantakan, maka Indonesia berantakan Kalau desa ngambek, enggak mau nanam tanaman pangan, maka orang kota akan kelaparan," ujarnya.