Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Bekasi Bisa 'Ngontrak' di Rusun Rp10 Ribu Per Bulan

VIVA Bisnis – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Sosial (Kemensos), berkolaborasi menyediakan Rumah Susun (Rusun) Sentra Timur Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan, rusun satu tower yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan yang bekerja di sektor informal itu, berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dengan tinggi lima lantai dan kapasitas sebanyak 93 unit bertipe 24.

"Rusun ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian PUPR dan Kemensos yang sangat baik, dan perlu dilaksanakan sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian dari penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Selasa, 14 Februari 2023.

Iwan menambahkan, rusun tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap, untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktivitas bersama keluarganya.

Menurutnya, Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi memang diperuntukkan khusus bagi eks-gelandangan dan pengemis, yang dibina oleh Kementerian Sosial.

“Dari 93 unit yang ada, sebanyak 88 unit tipe reguler dan 5 unit untuk difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. Kami juga melengkapi Rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp34,5 miliar," ujar Iwan.

"Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan Rusun serupa di Jakarta Timur dan Kota Solo. Kami juga berharap dukungan dari Kementerian/ Lembaga terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan Rusun untuk MBR tersebut," ujarnya.

Senada, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian PUPR, khususnya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah membangun rusun tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah kepada MBR, agar mereka bisa memiliki hunian yang layak.

“Kami siap mengelola rusun ini dan nantinya masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di rusun Rp 10.000 per bulan. Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di rusun tersebut, dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya," ujar Risma.