Genjot Investasi 2023, Sri Mulyani di Depan Investor Pastikan Ini

VIVA Bisnis – Kondisi fiskal yang sehat menjadi salah satu kunci mempercepat pemulihan ekonomi saat ini. Optimisme investor dalam berinvestasi di Indonesia pada 2023 pun akhirnya bisa meningkat di tengah berbagai tantangan global.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, kebijakan fiskal tahun 2023 ini pun telah disiapkan pihaknya, dengan tujuan memberikan landasan yang kokoh bagi perekonomian. Antara lain yakni melalui defisit yang adaptif pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, serta dalam menghadapi ketidakpastian global. 

"Kementerian Keuangan tetap antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam menanggapi ketidakpastian dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," kata Sri Mulyani di acara Mandiri Investment Forum 2023, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Menurut Sri Mulyani, pemulihan ekonomi Indonesia terjadi tidak hanya lintas sektor saja, namun juga lintas region atau wilayah. Dia menyebut, sektor pariwisata, transportasi, serta sektor-sektor lainnya memang benar-benar terkena dampak dari pandemi COVID-19.

"Industri pariwisata, terutama hotel dan restoran yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19, sekarang sudah pulih dan tumbuh dua digit," ujarnya.

Demikian pula untuk ekonomi wilayah, Sri Mulyani memastikan bahwa semua yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 saat ini juga sudah mulai bangkit. Dia mengatakan, saat ini semua wilayah di Tanah  Air sudah bisa menikmati pertumbuhan ekonomi.

Misalnya seperti Provinsi Bali sebagai salah satu yang terdampak cukup parah karena pandemi COVID-19. Saat ini, ternyata sektor pariwisata Bali sudah mulai pulih, seiring kondisi serupa yang  juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti misalnya di Sumatera dan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

Selain pemulihan ekonomi, Sri Mulyani menyebut ada kualitas yang harus dilihat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Di mana, Pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dari yang semula di angka 7 persen hingga saat ini sudah berada di angka 5,8 persen.

"Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi harus membuka peluang termasuk peluang investasi, menurunkan kemiskinan menjadi di bawah 1 persen, mengurangi stunting, serta menjaga inflasi. Semua itu berkat kerja keras semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Menkeu.

"Sejalan dengan itu, ekonomi juga perlu responsif dengan berbagai perkembangan isu terkini, misalnya seperti ESG, ekonomi hijau, serta digitalisasi yang akan mendukung transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.