Kementerian PUPR Bakal Garap 31 Proyek KPBU Senilai Rp 212,5 Triliun di 2023

VIVA Bisnis – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bakal memperluas cakupan kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebanyak 31 proyek KPBU senilai Rp 212,52 triliun ditargetkan bakal dikerjakan pada 2023. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Apalagi, kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun, dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur. Sehingga, hal tersebut dapat menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi.

"Pada TA 2023, lanjut Herry, Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp 73,93 triliun dalam tahap penyiapan, dan 17 proyek KPBU senilai Rp 138,41 triliun dalam tahap transaksi," kata Herry dalam keterangannya, Rabu, 25 Januari 2023. 

Pada tahap penyiapan, terdiri dari 3 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp 20,74 triliun, 4 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 34,55 triliun, 6 proyek Permukiman senilai Rp 17,91 triliun, serta 1 proyek Perumahan senilai Rp 730 miliar. Kemudian, pada tahap transaksi terdiri dari 5 proyek SDA senilai Rp 11,72 triliun, 2 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 70,44 triliun, 4 proyek Permukiman senilai Rp 13,22 triliun, dan 6 proyek Perumahan senilai Rp 43,21 triliun.

"Realisasi keuangan pada TA 2022 mencapai 85,31 persen dengan realisasi fisik sebesar 85,94 persen. Kemudian, pada TA 2023 ini porsi DJPI pada Pagu Anggaran 2023 (BA.033) sebesar Rp 165,9 miliar," ujarnya. 

Herry mengaku, pihaknya juga menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan total 232.072 unit pada TA 2023. Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun," kata Herry.

Dia menambahkan, skema FLPP TA 2023 juga akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dengan total 220.000 unit sebesar Rp 0,89 Triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,46 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit. 

Sehingga, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada TA 2023 sebesar Rp 29,53 triliun yang bersumber dari APBN, dan Rp 1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat.

“Untuk total capaian bantuan pembiayaan perumahan pada TA 2022 sebanyak 237.886 unit senilai Rp 29,11 triliun, dan mencapai 99,25 persen dari target pada TA 2022 sebanyak 239.672 unit senilai Rp 29,21 triliun," ujarnya.