Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, Kini Jadi US$392,6 Miliar

VIVA Bisnis – Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2022 sebesar US$392,6 miliar. Angka tersebut meningkat dari Oktober 2022 yang sebesar US$390,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 itu mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen year on year (yoy). Ini melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 persen yoy.

"Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar US$392,6 miliar," kata Erwin dalam keterangan resmi, Senin, 16 Januari 2023.

Erwin menjelaskan, kontraksi pertumbuhan tersebut bersumber dari ULN sektor publik atau dalam hal ini Pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta.

Ewin menuturkan, secara tahunan, posisi ULN Pemerintah tercatat sebesar US$181,6 miliar, atau mengalami kontraksi 10,2 persen yoy. Itu menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3 persen yoy.

"Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik," ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Seperti dukungan penanganan COVID-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya.

"Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelasnya.

BI Sebut Utang Masih Terkendali

Menurutnya, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Adapun dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen). Kemudian sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen).

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," imbuhnya.