Sri Mulyani: Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi 2022 Tembus Rp 551 Triliun

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 tembus Rp 551,2 triliun. Angka itu tercatat melambung tiga kali lipat dari asumsi 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, Pemerintah 2022 memproyeksikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$63 per barel di APBN 2022. Namun, saat perang Rusia-Ukraina pecah, harga minyak mentah melonjak dan bahkan pernah menembus US$126 per barel.

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah menaikkan asumsi rata-rata ICP melalui Perpres No 98/2022 menjadi US$100 per barel. Secara keseluruhan, rata-rata ICP pada 2022 mencapai US$97 per barel.

Sri menyatakan, jika pada September 2022 lalu pemerintah tidak melakukan penyesuaian dari sisi belanja dengan menaikan subsidi dan kompensasi, maka harga BBM berpotensi naik hingga empat kali lipat.

“Konsekuensinya subsidi dan kompensasi melonjak lebih dari tiga kali lipat. Dari Rp 152,5 triliun kita tambahkan alokasi menjadi Rp 502,4 triliun. Dan pada akhir tahun ini kita melihat realisasinya bahkan lebih tinggi lagi yaitu Rp 551,2 triliun,” ujar Ani akrabnya disapa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, 2 Januari 2022.

Dia merinci, berdasarkan komponen, realisasi subsidi energi meningkat menjadi Rp 171,9 triliun, dari pagu APBN 2022 yang sebesar Rp 134,0 triliun. Itu tercatat masih lebih rendah dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 208,9 triliun.

Sedangkan pada kompensasi energi juga melonjak dengan realisasi mencapai Rp 379,3 triliun, dari pagu APBN 2022 yang sebesar Rp 18,5 triliun. Dan meningkat dari pagu Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 293,5 triliun.

Adapun untuk kompensasi energi terdiri dari realisasi kompensasi untuk BBM sebesar Rp 307,2 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 72,1 triliun.

“Jadi dua BUMN, untuk Pertamina dia memegang hampir lebih dari Rp 422 triliun sendiri dari alokasi APBN, tentu bukan untuk Pertaminanya. Pada akhirnya yang menikmati masyarakat, berupa LPG, Pertalite, Diesel, semua disubsidi," jelasnya.

Sementara untuk PT PLN Persero, jelasnya, Pemerintah juga membayar kompensasi lebih dari Rp 126 triliun. "Ini menggambarkan bagaimana masyarakat menikmati dengan tidak ada kenaikan atau dengan kenaikan yang relatif minimal,” imbuhnya.