Menteri Hadi Buka-bukaan Lokasi yang Diincar hingga Institusi yang Rawan Disusupi Mafia Tanah
- M Yudha P / VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menegaskan betapa pentingnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terutama untuk memberantas para mafia tanah yang menjadi buruannya.
"Karena dengan program PTSL ini, saya yakin bahwa mafia tanah bisa kita tekan," kata Hadi dalam Media Gathering di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, 19 Desember 2022.
Hadi pun membongkar tempat-tempat di mana biasanya para mafia tanah ‘bermain’, yakni pada dua tempat. Pertama yakni apabila harga tanah di wilayah itu tinggi, dan kedua karena tanahnya bermasalah.
"Mereka pasti akan masuk di sana," ujarnya.
Tak sampai situ, dia juga membeberkan adanya lima unsur pihak yang kerap terlibat sebagai mafia tanah, dalam tiap-tiap kasus pertanahan yang ada selama ini. Kelimanya yakni di institusinya sendiri yakni BPN, oknum pengacara, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum camat, dan kepala desa.
Polisi menangkap puluhan preman bekingi mafia tanah. (Foto ilustrasi).
- VIVA/Willibrodus
"Saya setuju bahwa mafia tanah itu ada lima (unsur) yang bermain, yakni pertama di BPN yang sudah jelas akan saya gebuk terus. Kedua yakni di pengacara, PPAT, Camat, dan Kepala Desa," kata Hadi.
Bahkan, lanjut Hadi, dia pun membongkar betapa dahsyatnya manuver-manuver para oknum di BPN, saat mereka turut bermain dalam kasus-kasus mafia pertanahan.
"Oknum di BPN ini mainnya juga hebat. Bahkan air saja di sertifikatkan. Jadi misalnya ada danau, itu airnya di sertifikatkan. Jadi kira-kira dalam 20 tahun danau itu terjadi sedimentasi, maka kalau sudah jadi tanah, itu dijual. Pikirannya luar biasa," ujar Hadi.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat mengunjungi warga di Gowa.
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Karenanya, Hadi pun kembali menegaskan bahwa pemberantasan para mafia tanah tetap menjadi prioritas baginya. Dia mengaku tidak takut sama sekali, dan akan terus menggebuk siapa pun yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam bidang agraria atau pertanahan.
"Kami tidak takut siapa pun yang ada di belakang mereka. Siapa pun akan saya selesaikan, karena ini sudah menjadi perintah Bapak Presiden," ujarnya.