Pacu Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Bakal Transformasi PLN Secara Menyeluruh

VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI guna membahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

Dalam menghadapi era pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), Erick Thohir menekankan perlunya upaya transformasi di PLN secara menyeluruh guna mengakselerasi kebutuhan akan energi terbarukan.

"Kami dari Kementerian BUMN mendorong transformasi yang ada di PLN secara menyeluruh. Karena kalau kita lihat, dengan keadaan tren baru global, suka tidak suka perubahan iklim ini terus terjadi," kata Erick di Komisi VII DPR RI, Selasa, 29 November 2022.

Erick menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peluang dalam hal pemanfaatan EBT. Karena, sampai saat ini kapasitas energi panas bumi yang dimiliki Indonesia sudah mencapai 24 GW (gigawatt), namun pemanfaatannya baru 2,4 GW saja. "Lalu hydro (power) sampai 95 GW, dan hari ini baru (dimanfaatkan) 6,6 GW," ujarnya.

Erick menegaskan, Indonesia perlu menyadari transformasi PLN ini benar-benar harus dijalankan melalui mekanisme holding dan subholding. Holding PLN akan fokus kepada aspek transmisi dan retail.

Kedua, ada subholding beyond KwH atau di luar kelistrikan, yaitu di situ akan ada kabel yang bermanfaat untuk ekonomi digital Indonesia. "Jadi, kita lakukan intervensi seperti itu," kata Erick.

Dia menjelaskan, juga akan dilakukan spin-off subholding power atau geothermal, juga akan ada batu baranya. Artinya, kata Erick, suka tidak suka Indonesia akan menuju ke era transisi energi sebagai bentuk transisi dari kondisi saat ini yang sedang oversupply.

"Bagaimana kita membentuk biaya pemulihan atau cost recovery yang transparan, dan ini yang jadi pembahasan Komisi VII dan Komisi VI, dan nanti BUMN yang memfasilitasinya," ujarnya.

Bersama Erick Thohir, turut hadir juga sejumlah menteri terkait lain, misalnya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.