Realisasi Penyaluran BSU Baru 7 Juta Pekerja, Ini Alasannya

VIVA Bisnis – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan 14,6 juta pekerja bakal mendapatkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang telah dianggarkan hingga sebesar Rp 8,8 triliun di tahun ini. Meski demikian, sampai akhir September 2022 ini penyaluran BSU itu baru direalisasikan terhadap 7 juta pekerja.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, proses pencairan BSU 2022 dilakukan secara bertahap, karena pemerintah ingin memastikan program ini tepat sasaran.

"Bahkan sampai akhir tahun 2022, diperkirakan akan ada 6-7 tahap penyaluran. Karena Kementerian Ketenagakerjaan ingin penyalurannya betul-betul cermat,dan jangan sampai salah sasaran," kata Isa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 30 September 2022.

Baca juga: Penampakan Putri Candrawathi Nangis Pakai Baju Tahanan

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketanagakerjaan juga telah melakukan verifikasi ke berbagai pihak. Misalnya seperti ke Kementerian Sosial, untuk memastikan pekerja calon penerima BSU ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Proses verifikasi inilah yang membuat penerima bantuan sosial menjadi tinggal 14,6 juta pekerja, dari target sebelumnya yakni 16 juta orang.

"Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak menerima BLT BBM atau bantuan sosial lainnya," ujarnya.

Selain proses verifikasi, Isa menjelaskan bahwa kendala penyaluran subsidi gaji juga terjadi ketika pekerja tidak memiliki rekening bank himbara. Hal itu membuat mereka harus membuka rekening baru sendiri, karena pembukaan rekening secara kolektif dinilai kurang efisien. "Ini misalnya KTP tidak sesuai dengan alamat pembukaan rekening, maka ini bisa bermasalah prosesnya," kata Isa.

Dia menambahkan, penyaluran BSU melalui rekening bank dimaksudkan untuk mempercepat proses inklusi keuangan di tingkat masyarakat. Meksipun sesaat setelah bantuan cair, biasanya masyarakat juga langsung mengambil semua dananya.

"Tapi setidaknya dengan membuka rekening bank, mereka jadi punya akses ke perbankan," ujar Isa.

Namun, apabila ada masyarakat yang tetap kesulitan mengakses layanan perbankan, maka pemerintah akan menyalurkan BSU kepada pekerja melalui PT Pos Indonesia. Cara ini dinilai akan mempermudah pekerja untuk mendapatkan bantuan, karena uangnya diberikan secara tunai dan langsung kepada mereka.

"Meskipun penyaluran melalui BUMN (PT pos) ini memang membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan (penyaluran) melalui bank himbara," ujarnya.