Faisal Basri: Subsidi BBM Sudah Seperti Candu, Harus Dihilangkan

VIVA Bisnis – Pakar Ekonomi Pembangunan Faisal Basri menilai mengurangi subsidi BBM secara bertahap dan mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih produktif merupakan jalan terbaik.

Penetapan harga BBM, kata dia, seharusnya berdasarkan formula yang mengacu kepada harga minyak bumi di pasar global, seperti dulu diterapkan pada awal-awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, lanjut Faisal, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan.

Polemik subsidi BBM mencuat menyusul potensi membengkaknya biaya subsidi BBM di APBN di tengah naiknya inflasi dunia, karena disrupsi rantai pasok akibat pandemi dan perang Ukraina. Hal ini tentu memunculkan dilema.

“Subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil,” kata Faisal Basri dalam kajian berjudul Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran, dikutip Selasa, 30 Agustus 2022

Faisal lebih jauh mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah membuat kebijakan yang baik di awal pemerintahannya, dan ini perlu dilaksanakan konsisten. Saat itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 yang semangatnya untuk melakukan pengurangan subsidi BBM. 

Berdasarkan aturan tersebut, harga BBM kecuali minyak tanah yang nominal harganya ditentukan dan minyak solar yang mendapat subsidi maksimum seribu rupiah per liter, ditetapkan berdasar formula yang mengacu kepada harga minyak bumi di pasar global, dalam hal ini harga transaksi di bursa minyak Singapura (MOPS). 

“Berdasarkan aturan tersebut harga jual eceran BBM diubah setiap bulan sesuai dengan perubahan harga minyak di bursa Singapura. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi untuk bensin premium. Subsidi hanya diberikan untuk minyak tanah dan minyak solar,” kata Faisal Basri. 

Menurut Faisal Basri, pencabutan subsidi ini berdampak besar pada pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM turun tajam dari Rp 191,0 triliun pada 2014 menjadi Rp 34,9 triliun pada 2015. 

Dalam perjalanannya, formula ini tak sepenuhnya berjalan, yaitu sejak adanya Perpres Nomor 43 tahun 2018 yang memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga BBM umum berbeda dengan harga yang dihitung berdasarkan formula.

Sejak ini, pemerintah harus membayar kompensasi kepada Pertamina selaku badan usaha yang ditugaskan untuk memproduksi bensin premium, atas kekurangan penerimaan yang disebabkan oleh penetapan harga tersebut. 

“Kompensasi atas kekurangan penerimaan BUMN penerima penugasan pada dasarnya bentuk subsidi terselubung,” kata Pengamat Emonomi dari Universitas Indonesia tersebut. 

Untuk itu, Faisal Basri mendorong agar Indonesia kembali ke upaya konsisten menghapus kebijakan subsidi secara bertahap, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi, dan peningkatan ketahanan energi.

Langkah-langkahnya, kata dia, antara lain dengan mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres Nomor 191 tahun 2014.

Sementara kekhawatiran harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi, kata dia, bisa dikurangi dengan memberlakukan dana stabilisasi, harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya (koefisien berdasarkan data up to date).

Selain itu, memperkecil peluang manipulasi dan pemburuan rente di pasar, serta jika terpaksa masih harus ada, subsidi BBM seyogianya dapat mendorong rakyat melakukan perubahan pola konsumsi BBM dan restrukturisasi industri perminyakan.

Faisal Basri memahami, harga BBM menjadi persoalan sensitif bagi pemerintah karena kebijakan menaikkan harga BBM selalu mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Namun Pemerintah bisa tetap konsisten di jalan menghapus subsidi BBM meski tidak populer. 

“Memerlukan upaya keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyediakan anggaran cukup untuk kebutuhan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi orang miskin,” imbuhnya.