Pemerintah Diminta Fokus Benahi Kebocoran Subsidi Daripada Naikkan BBM

VIVA Bisnis – PT Pertamina (Persero) akan menaikkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per 3 Agustus 2022. Padahal pada 10 Juli 2022 lalu, ketiga jenis BBM tersebut sudah dinaikkan harganya.

Pada pekan ini, Presiden Joko Widodo pun disebutkan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan, bakal mengumumkan kenaikan harga Pertalite. Hal itu jadi sorotan.

Anggota Komisi V DPR F Demokrat Irwan menilai, Pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM di tahun ini. Maupun tahun-tahun berikutnya, karena sejumlah faktor.

Pertama, kata Irwan, kondisi masyarakat hari ini masih sangat sulit di tengah-tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi. 

“Saat ini rakyat sedang susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, Pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat,” kata Irwan dalam keteranganya, Selasa, 23 Agustus 2022.

Kedua, kata Irwan, kenaikan BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, dan nelayan. Bahkan karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Ini merupakan efek domino. 

“Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka,” kata Anggota Banggar DPR ini. 

Ketiga, lanjut Irwan, efek tidak langsung dari kenaikan BBM ini juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain. Seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan yang lainnya.

Karena itu, dia meminta Pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran distribusi BBM bersubsidi. Irwan mengapresiasi mencegah kebocoran subsidi dengan meningkatkan pelayanan melalui applikasi MyPertamina, daripada harus menaikkan harga BBM.

“Program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperi MyPertamina perlu kita apresiasi, tetapi hal itu baru sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan," ungkapnya. 

"Di atas sana masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil,” imbuhnya.