Menteri Bahlil Bantah Tax Holiday Bakal Dihapus, Ada Tapinya

VIVA Bisnis – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan pemberian tax holiday bagi para investor belum akan dihentikan. Insentif bagi investor itu masih akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia mengakui, kebijakan tax holiday itu adalah salah satu aspek yang bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Khususnya untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Informasi bahwa tahun depan tax holiday mau dihentikan itu tidak ada, jalan terus. Karena itu salah satu instrumen untuk membuat investasi di Indonesia menarik," kata Bahlil dalam telekonferensi, Senin, 8 Agustus 2022.

Bahlil berpendapat bahwa kebijakan tax holiday ini tetap harus dipertahankan. Hal itu sebagaimana kebijakan tax allowance, yang dipastikan juga masih akan tetap dipertahankan.

"Namun tinggal kita lihat perluasannya saja, mana yang paling penting," ujarnya.

Bahlil beralasan, insentif itu seperti stimulus untuk orang yang melakukan investasi. Supaya jika Internal Rate of Return (IRR) nya belum bagus namun tetap bisa break even point sesuai target, maka diberikan lah stimulus tersebut.

Namun, jika seandainya bisnis dari investasi tersebut sudah break even point sesuai schedule, IRR-nya di atas 11, maka insentif pajak itu baru tidak akan diberikan lagi oleh Pemerintah Indonesia.

"Ngapain kita kasih insentif pajak (kalau investasi sudah untung). Karena kan negara kita juga butuh pendapatan. Masa perusahaan yang 4-5 tahun sudah break even point masih kita kasih tax holiday 10 tahun, kan enggak fair," kata Bahlil.

Dia menegaskan, fasilitas tax holiday itu tidak di obral, dan hanya akan diberikan bagi para investor yang pantas dan layak untuk mendapatkannya. Karenanya, Bahlil pun memastikan bahwa dia akan menyeleksi langsung presentasi dan strategi bisnis dari tiap investor, untuk menentukan pemberian fasilitas tax holiday diperlukan atau tidak.

"Jujur saja, fasilitas tax holiday itu tidak di obral. Ada (fasilitasnya), tapi hanya diberikan bagi yang pantas dan layak. Jadi sekarang saya yang suruh mereka presentasi berapa IRR-nya, berapa break even point-nya, berapa lapangan pekerjaan (yang bisa dibuka), lokasi dan transfer knowledge-nya bagaimana,” ujarnya. 

“Karena itu yang akan dijadikan sebagai referensi untuk pemberian insentif. Jadi enggak ujug-ujug langsung kita kasih, karena kasihan negara kita," tambahnya.