Tiket TN Komodo Naik, Keuskupan Ruteng Menolak dan Usulkan Ini

VIVA Bisnis – Tinggal beberapa hari saja tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) mulai dengan tarif baru yakni Rp3,75 juta ke Pulau Komodo dan Padar. Meski wacana ini ditentang banyak pihak tapi pemerintah tampaknya tidak bergeming.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun baru-baru ini menegaskan kembali pernyataan dari Presiden Jokowi. Bahwa, tiket mahal ke Pulau Komodo untuk kebutuhan konservasi. 

"Seperti kita ketahui Bapak Presiden Joko Widodo baru saja melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo dan apa yang beliau sampaikan jadi pedoman kita. Dampak yang ingin dicapai dari pembatasan kunjungan ke Pulau Komodo dan Padar di TN Komodo adalah untuk konservasi," kata Sandiaga.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 28 Juli 2022: Global dan Antam Meroket

Setelah sekian lama bungkam, Gereja Katolik pun angkat bicara. Institusia Gereja Kaolik ini punya pandangan berbeda. 

Keuskupan Ruteng yang membawahi umat Katolik tiga kabupaten, Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat menyatakan menolak kebijakan tersebut meskipun wacana tersebut toh disetujui Presiden Joko Widodo.

"Keuskupan kami menilai bahwa momentum kenaikan tiket tersebut kuranglah tepat karena dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores pada umumnya sedang bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19," tulis Vikaris Jenderal (Vikjen) RD Alfons Segar dalam keterangan tertulis, Kamis 28 Juli 2022.

"Selain itu, kenaikannya yang sangat drastis mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat," tambahnya.

Keuskupan Ruteng memandang perlu untuk mengkritisi keputusan pemerintah yang secara ujug-ujug menetapkan harga mahal tanpa didahului uji publik.

"Kebijakan publik demikian, mesti melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah dialog dan uji publik yang intensif. Selain kajian akademik, dituntut pula kajian sosial yang mempertimbangkan dampak ekonomis, poliltis, kultural dan ekologis dari  kebijakan tersebut. Selain itu dibutuhkan proses sosialisasi yang tepat dan terus menerus," cetus Vikjen Alfons.

Rencana kenaikan tersebut diketahui digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi NTT dengan pertimbangan konservasi habitat komodo, yang pada gilirannya mendukung pariwisata yang berkelanjutan. 

Namun Gereja Katolik tidak memandang enteng aksi protes dari para pelaku pariwisata dan masyarakat yang terdampak memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kondisi perekonomian masyarakat yang baru menggeliat akibat pandemi COVID-19 dalam kebijakan pariwisata.

Pariwisata holistik

Gereja Keuskupan Ruteng, lanjut Vikjen, tidak henti-hentinya memperjuangkan pariwisata holistik yang mencakupi semua dimensi kehidupan manusia dan kesejahteraan umum.

"Secara khusus, kami mengusung tema pariwisata holistik dalam program pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2022 ini dengan motto: Berpartisipasi, Berbudaya dan Berkelanjutan. Berpartisipasi berarti pariwisata yang melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Berbudaya berarti pariwisata yang berakar dan bertumbuh dalam keunikan dan kekayaan kultur dan spiritualitas setempat. Berkelanjutan berarti pariwisata yang merawat dan melestarikan alam ciptaan," urai RD Alfons Segar.

Program pariwisata holistik diluncurkan pada pertengahan 2021. Kini program yang diusung Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat itu mendapat dukungan paroki, lembaga gerejawi, biara-biara maupun awam katolik serta para pelaku wisata.

"Gereja Katolik berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi kreatif pariwisata umat, menggalakkan pariwisata budaya serta mendorong pariwisata alam. Lebih dari itu Gereja terlibat dalam menguatkan aspek spiritual dan etis umat sehingga dapat mengupayakan pariwisata yang beradab dan bermartabat serta menangkal dampak negatif yang timbul dari pariwisata," ujar Pastor Alfons Segar,Pr.

Laporan Kontributor tvOne: Jo Kenaru/ Manggarai-NTT