Sri Mulyani Geram Dana Pemda Mengendap di Bank Rp220,9 Triliun

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani geram karena sebanyak Rp220,9 triliun dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di bank. Angka ini bahkan terus meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya.

"Sampai dengan Juni sekali lagi Pemda masih punya dana di perbankan yang masih sangat tinggi atau bahkan meningkat terus dibandingkan angka Januari-Mei. Juni mencapai Rp220,9 triliun ini tertinggi dalam enam bulan terakhir," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA periode Juni, Rabu 27 Juli 2022.

Menurutnya, dengan mengendapnya dana tersebut, akan menimbulkan kebimbangan atau dilema. Karena jika Pemda ingin dibayarkan secara cepat jangan hanya berhenti atau tersimpan di perbankan saja.

"Jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kita berharap akselerasi di semester 2 ini dari sisi belanja bisa dipicu dengan baik untuk bisa membantu membangkitkan kembali ekonomi-ekonomi di daerah," ujarnya.

Wilayah Jawa Timur Paling Jumbo

Ani menjelaskan, untuk nominal saldo, Jawa Timur menjadi wilayah yang tertinggi mencapai Rp29,8 triliun. Sedangkan wilayah yang paling rendah adalah Kepulauan Riau (Kepri) sebesar Rp1,17 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah mengeluhkan percepatan realisasi belanja di daerah yang lambat. Di mana pada Mei 2022 belanja daerah mengalami kontraksi. Sebab untuk belanja tahun  ini 17 persen dari belanja tahun lalu.

Pada 2021 di akhir Mei jelasnya belanja daerah sebesar Rp270 triliun, sedangkan tahun ini di APBD hanya Rp223 triliun.

“Bapak Ibu sekalian nanti akan perlu melihat, apa yg menjadi kendala, dan kalaupun Rp233 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp113 triliun adalah untuk bayar gaji yang udah nggak mikir lagi tuh. Yang belanja barang, belanja modal, hanya Rp12 triliun, tahun lalu Rp14 triliun, belanja lainnya Rp44 triliun” ujarnya.

Ani mengatakan, sudah memberikan pandangan kepada pemimpin daerah mana yang harus diperhatikan saat memimpin daerahnya masing-masing saat menggunakan APBD.

“Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin memang ada beberapa persyaratan. Tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp200 triliun di bank, jadi ini kan menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dananya tapi enggak bisa dijalankan,” tegasnya.