Gubernur BI Ungkap Tantangan Cross Border Payment di Diskusi G20

VIVA Bisnis – Pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) jadi salah satu agenda prioritas yang diangkat Presidensi G20 Indonesia. Sejumlah gubernur bank sentral ikut dalam pembahasan terkait tema ini dalam side event FEKDI 2022 rangkaian 3rd FCMBG-FCBD Meeting G20 di Nusa Dua Bali, Kamis 15 Juli 2022.

Turut hadir 5 gubernur dan deputi bank sentral mancanegara di kawasan ASEAN. Di antaranya adalah Deputi Gubernur Bank Sentral Thailand, Ronadol Numnoda, Managing Director Monetary Authority of Singapore, Ravi Menon, Gubernur Bank Negara Malaysia, Nor Shamsiah binti Mohd Yunus, dan Gubernur Bank Sentral Filipina, Felipe Medalla.

Juga hadir dalam diskusi, Gubernur Bank Sentral Arab Saudi, Fahad Almubarak, Ketua Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) sekaligus sebagai Wakil Ketua Financial Stability Board (FSB) Cross Border Payments Coordination Group, Sir Jon Cunliffe.

Dalam kesempatan itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan, selama dekade terakhir sistem pembayaran berubah signfikan seiring inovasi, teknologi, dan mulai berkembangnya perspektif pembayaran lintas negara yang efisien. 

"Namun, masih terdapat tantangan pembayaran lintas negara seperti berbiaya tinggi, cenderung lambat, akses terbatas, dan kurangnya transparansi," kata Perry.

Dengan demikian, lanjut dia, diperlukan berbagai terobosan baik di sisi teknologi maupun regulasi serta penguatan kerja sama antar negara yang perlu diperkuat untuk ekonomi digital yang lebih inklusif. Hal ini akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, negara, dan industri.

“Sekarang adalah masa depan digitalisasi pembayaran," kata dia. 

Perry mengatakan, digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi inisiatif global dan seluruh anggota G20 dan Financial Supervisory Board (FSB) telah sepakat memperkuat dan memprioritaskan pembayaran lintas batas. 

Pada Presidensi G20 Saudi Arabia 2020, telah disepakati untuk disusunnya Roadmap pembayaran lintas batas G20 untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjadi panduan untuk mengembangkan konektivitas pembayaran. Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas batas menjadi salah satu agenda prioritas, dan G20 bersama FSB bersepakat untuk meningkatkan inisiatif lintas batas hingga 2027. 

"Inisiatif interlinking sistem pembayaran dibangun secara komprehensif termasuk harmonisasi protokol pertukaran data, dan pemantauan hasil implementasi roadmap tersebut, “ kata Gubernur Perry.

Sejalan dengan itu, beberapa negara di ASEAN telah memiliki inisiatif kerjasama bilateral untuk layanan pembayaran menggunakan QR code dan fast payment, dimana setelmen transaksi tersebut menggunakan mekanisme local currency settlement (LCS). 

Ke depan, BI melihat konektivitas pembayaran ASEAN yang saat ini masih bersifat bilateral tersebut dapat diperluas menjadi multirateral sebagai bagian dari upaya penguatan integrasi ekonomi di kawasan. 

Kolaborasi merupakan tonggak penting dalam inisiatif yang dilakukan dalam mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan bagi kemanfaatan masyarakat khususnya UMKM, pekerja migran, turis hingga seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan cross border payment, lanjut Perry, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM. 

“Untuk mendukung hal ini, diperlukan perwujudan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan dan mudah diakses oleh siapapun, dengan mengedepankan keamanan,” katanya.