Cegah Kemiskinan Ekstrem, Ini 4 Komitmen PUPR Atasi Permasalahan Air

VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya berkomitmen secara serius dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sektor Air Bersih, Sanitasi and Kesehatan.

Hal itu disampaikan Menteri Basuki dalam pembukaan acara Sector Ministers’ Meeting (SMM) 2022 yang terselenggara atas kerja sama Sanitation and Water for All (SWA) dan Pemerintah Republik Indonesia di di Swissotel PIK Avenue.

"Indonesia telah melibatkan berbagai stakeholders, termasuk kementerian, organisasi sipil, hingga akademisi untuk mendiskusikan dan mereview draft komitmen SMM 2022. Sehingga, komitmen baru ini merupakan hasil dari konsultasi secara berkelanjutan dari berbagai pihak selama periode lebih dari setahun,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Kamis 19 Mei 2022.

Baca juga: Alasan Singapura Tolak UAS, Penguasa LGBT dan Gerindra Ancam Taufik

Adapun empat komitmen Basuki dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sektor Air Bersih, Sanitasi and Kesehatan.

Pertama, dengan meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi tingkat stunting di Indonesia. 

Sebab, pengembangan di bidang air dan sanitasi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, sekaligus mengurangi stunting.

Kedua, memperkuat pemantauan dan pelaporan berbasis masyarakat untuk memastikan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan yang berkelanjutan.

"Untuk memastikan akuntabilitas dari sektor Air dan Sanitasi, kami mengembangkan sebuah sistem database yang terdiri dari manajemen sistem informasi untuk PAMSIMAS di sektor air minum, dan SANIMAS di sektor sanitasi,” ujarnya. 

Ketiga, dengan pengembangan infrastruktur air bersih, sanitasi dan kesehatan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim.

"Sejak 2015 hingga saat ini, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan mengoptimalkan 231 waduk eksisting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim,” tambah Basuki. 

Dan komitmen terakhir atau keempat adalah dengan memperluas kerja sama dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk peningkatan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan. 

Apalagi, kata Basuki, untuk mencapai target pengelolaan air dan sanitasi nasional membutuhkan anggaran yang cukup masif dan tentunya Pemerintah tak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan kerja sama dari pihak lain seperti melalui Public Private Partnership (PPP), maupun lainnya.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dari 4 persen menjadi 0 persen pada 2024. Strategi ini dapat dicapai melalui pendekatan pengembangan kawasan secara lintas sektoral,” tuturnya.