Menteri Teten Targetkan 1 Juta Produk UMKM Masuk E-Katalog Tahun Ini

Menkop UKM Teten Masduki.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemenkop UKM.

VIVA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki meminta Kementerian dan lembaga hingga BUMN segera melakukan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dan koperasi. Hal tersebut pada tahun ditargetkan lebih dari Rp400 triliun.

Menurut Teten, imbauan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN menghentikan pembelian barang impor. Serta, mengoptimalisasi pembelian produk dalam negeri (PDN)

"Memastikan satu juta produk UMKM masuk e-katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Inpres Nomor 2 tahun 2022," kata teten dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, di Jakarta, Senin, 25 Maret 2022.

Teten menjelaskan, penyelenggaraan ini diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa. Sehingga, bisnis UMKM yang menjadi salah satu motor ekonomi nasional bisa terakselerasi.

"Saat ini pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN mencapai Rp483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun,” ujar Teten.

Teten menegaskan, saat ini yang dibutuhkan UMKM bukan hanya komitmen, melainkan pelaksanaan atau kontraknya. Karena itu diharapkan di acara Showcase dan Business Matching II di Jakarta ini dapat mewujudkan hal itu.

Ilustrasi produk UMKM.

Photo :
  • Dok. Istimewa

"Target selanjutnya adalah on-boarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemiteraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM," terang Teten.

Ia berharap, agar seluruh Pemerintahan termasuk BUMN juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral. Serta katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten/kota. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.