Bussiness Matching Tahap 2, Pemerintah Targetkan Belanja PDN Rp500 T
- Dok. Istimewa
VIVA – Pemerintah memperpanjang waktu penyelenggaraan Business Matching tahap dua selama 12 hari dari yang sebelumnyanya di seri pertama hanya tiga hari. Berkaca pada suksesnya Bussiness Matching tahap satu, di Nusa Dua Bali pada tanggal 22-24 Maret 2022.
Kala itu, gelaran tersebut meraih komitmen belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total mencapai Rp219,57 triliun.
Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Hanung Harimba Rahman mentargetkan, pada Business Matching 2 nanti, yang rencananya digelar pada 11-23 April 2022 di Jakarta, akan menghasilkan Rp500 triliun komitmen belanja PDN.
“Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan peran dari semua untuk mulai mengurangi belanja produk impor. Seluruh Kementerian, Lembaga, BUMN hingga Pemda untuk wajib menggunakan produk dalam negeri khususnya UMKM,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, rabu, 6 April 2022.
Pada Business Matching 2, dia diharapkan akan semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog yang ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini.
“Hal ini pun adalah amanat undang-undang Cipta kerja yang menyatakan bahwa setidak-tidaknya 40 persen dari belanja itu untuk usaha kecil dan menengah,” kata Hanung.
Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, Pemerintah dikatakan Hanung, memproyeksikan 2022 ini potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja Pemerintah mencapai Rp1.485 triliun. Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp526 triliun, Pemda Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Logo Kemenkop UKM.
- Arrijal Rachman/VIVA.
Di sisi lain pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan pun akan mendapatkan jaminan pasar. Sehingga dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar Pemerintah.
“Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan peran masing-masing kementerian, Pemda dan BUMN. Di samping itu juga dukungan perbankan tentunya untuk bersama-sama mempercepat upaya pemulihan UMKM dan secara umum pemulihan ekonomi nasional,” ujar Hanung.