Mendag: Saya Sudah Janji ke Presiden Selesaikan Masalah Minyak Goreng

VIVA – Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi mengatakan sudah berjanji ke Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan persoalan minyak goreng. Pihaknya, kata Lutfi, tidak mengharapkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran.

“Saya juga telah berjanji kepada Presiden dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya,” kata Lutfi yang hadir secara daring dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin, 21 Maret 2022.

Rapat Komite II DPD dengan Mendag Lutfi membahas berbagai isu, termasuk salah satunya terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakangan ini dan kebijakan penghapusan harga eceran tertinggi (HET) bagi minyak goreng kemasan untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku.

Lutfi menjelaskan, pihaknya telah menemukan adanya indikasi permainan mafia yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Pihaknya sudah menyerahkan temuan tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Ini merupakan sesuatu yang kami serahkan ke kepolisian. Semoga dalam waktu 1-2 hari akan diungkap siapa yang bermain sebagai mafia ini. Dan saya juga berpikir never again untuk melawan mekanisme pasar karena akan memunculkan banyak hal yang tidak terduga,” kata Lutfi.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan kebijakan satu harga untuk minyak goreng Rp14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, namun justru membuat minyak goreng di pasaran semakin langka. Termasuk ketika HET ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang.

“Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya,” kata Yorrys dalam rapat tersebut.

Sementara Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan ataupun pengendalian harga.

“Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadan. Kemendag harus menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan minyak goreng agar ke depan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Senada itu, Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni mempertanyakan apa penyebab kelangkaan minyak goreng. Padahal tiga bulan terakhir petani sawit telah mengalami panen raya. Tapi justru yang terjadi, para petani tersebut tidak bisa memperoleh minyak goreng di pasaran. 

“Bahkan para pedagang pun juga tidak bisa memperoleh minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Aji Mirni.