Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut
- Teguh Joko Sutrisno/ VIVA.
VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, hari ini, Kamis (10/3), melakukan sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Ballroom Hotel Tentrem Semarang.
Pada kesempatan itu, Ganjar meminta masyarakat dan para pengusaha untuk tidak takut membayar pajak. Apalagi, kata Ganjar, saat ini sedang ada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam rangka reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"UU ini nggak susah. Gampang tinggal dilakukan. Maka ojo wedi, jangan takut mbayar,” kata Ganjar dalam sambutannya.
Ganjar sempat bercanda, katanya banyak wajib pajak yang takut bertemu dengan Menkeu Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Dokumentasi kementerian Keuangan.
"Kalau dengar pajak dan mbayar itu seneng apa senep? Seneng? Lho itu lah cinta NKRI,” sentil Ganjar disambut riuh peserta yang hadir tak terkecuali Sri Mulyani.
Sosialisasi UU HPP, lanjutnya, menjadi penting karena masyarakat mesti tahu bahwa Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan. Yakni PPS atau Tax Amnesty jilid dua.
Ganjar juga meyakinkan masyarakat untuk bisa mengakses langsung ke kantor pajak jika tidak paham. Menurutnya, kantor pajak saat ini pelayanannya sangat baik.
"Kita harapkan nanti bayar pajak optimal, terus kemudian pembangunannya cepat, bisa di-cover dari APBN pendapatan pajak. Apalagi dalam paparan Menkeu Sri Mulyani diungkap bahwa di tengah pandemi yang membuat perekonomian sulit, justru pendapatan pajak naik seratus persen," katanya.
Ia berharap, masyarakat, tidak takut soal ini. Tanya saja secara terbuka sebenarnya beberapa terobosan yang hari ini penting dan masyarakat harus tahu.
Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, hingga hari ini, tercatat lebih dari 20 ribu wajib pajak yang ikut serta pada Program Pengungkapan Sukarela dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Harapannya, SPT disampaikan pembayaran ditunaikan, dan ini betul-betul menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan berkelanjutan," jelas Suryo.
Laporan Teguh Joko sutrisno