Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Dukung BSI Jadi BUMN

VIVA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Setelah modal negara masuk, BSI resmi menjadi BUMN.

Wapres meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini disebut sesuai dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air, dengan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna di BSI. 

“Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat penyertaan modal negara di kediaman resmi Wapres, dikutip dalam keterangan pers, Jumat, 25 Februari 2022.

Seperti diketahui, BSI sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air saat ini masih berstatus anak usaha dari tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.

“Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini,” ungkap Erick.

BTN Syariah Juga Akan Ditarik ke BSI

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.

“Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan,” terangnya.

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI. Ini mengingat tiga bank PSP tersebut merupakan perusahaan publik.

“Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” tegas Wapres.

Seperti diketahui, BSI yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan ticker code BRIS lahir pada 1 Februari 2021 atas inisiasi Kementerian BUMN. BSI merupakan penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, Bank Mandiri menggengam 50,83 persen saham BSI. Kemudian BNI sekitar 24,85 persen, dan BRI sekitar 17,25 persen. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.

“Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus [direksi], dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” urai Wapres. 

Turut hadir pada rapat tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.