DPR Pastikan Pasokan CPO untuk Minyak Goreng Mencukupi
- R Jihad Akbar/VIVAnews.
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, menyayangkan pernyataan menteri perdagangan bahwa harga minyak goreng tinggi dan karena program biodiesel yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Ia menjelaskan, sejak dicanangkannya program biodiesel, perhitungan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) sudah diperhitungkan dengan matang. Bahkan, salah satu tujuan program ini adalah untuk menstabilkan harga CPO di level petani kelapa sawit.
“Kita semua tahu bahwa kebijakan program biodiesel B30 pemerintah tidak ada hubungannya dengan kelangkaan minyak goreng,” ujar Lamhot dikutip dari keterangannya, Senin 7 Februari 2022.
Berdasarkan tautan Kementerian ESDM, biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi.
Untuk saat ini, di Indonesia bahan baku biodiesel berasal dari Minyak Sawit (CPO). Selain dari CPO, tanaman lain yang berpotensi untuk bahan baku biodiesel antara lain tanaman jarak, jarak pagar, kemiri sunan, kemiri cina, nyamplung dan lain-lain.
Seperti diketahui, Menteri Perdaganan M Lutfi di depan DPR Komisi VI pada akhir Januari kemarin, mengakui bahwa harga minyak goreng yang tidak wajar salah satunya karena menjalankan program B30.
“Pernyataan itu seperti menampar muka Presiden. Menteri Perdagangan harus diberi teguran keras. Dia sudah membuat malu Presiden,” kata Lambot.
Menurutnya, penggunaan CPO untuk program B30 ini hanya menggunakan sekitar 7,3 juta liter. Sementara itu untuk minyak goreng tersedia sekitar 32 juta liter.
“Sudah ada jatah pembagian masing-masing dan tidak saling mengganggu,” katanya.
Minyak goreng curah di Pasar Palmerah, Jakarta.
- VIVA/Andrew Tito
Ia menjelaskan bahwa faktor utama terletak pada tingginya harga bahan baku sawit serta sinyalir adanya masalah dalam hal distribusi.
“Operasi pasar tidak akan efektif kalau tidak diikuti oleh pengawasan distribusi yang ketat. dan ini yang terjadi,” jelas Lamhot.
Eddy Martono, Sekretaris Jendral GAPKI menjelaskan hal serupa. Ia menampik bahwa penerapan program biodiesel mengganggu pasokan atau harga minyak goreng dalam negeri.
“Yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi memang karena harga minyak nabati internasional sedang tinggi,” jelasnya.
Eddy juga membantah bahwa pengusaha lebih suka menyuplai ke biodiesel ketimbang minyak goreng, “Program B30 itu bersifat mandatory dan volume ditentukan Pemerintah,” ujarnya.