Kaleidoskop 2021: Pejabat RI Kesandung Bisnis PCR

VIVA – Dua bulan jelang berakhirnya tahun 2021 dan masih di tengah Pandemi COVID-19 di Tanah Air, masyarakat dihebohkan kasus dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis PCR.

Luhut dituduh berbisnis PCR saat pandemi melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) oleh mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Dalam unggahan Agustinus di Facebook menyebut perusahaan luhut menjadi salah satu pemegang saham di PT GSI yang punya unit usaha GSI Lab.

Selain Luhut, ada pula nama Menteri BUMN Erick Thohir dalam kepemilikan saham di PT GSI yang ternyata diinisiasi oleh beberapa perusahaan, seperti PT Toba Bumi Energi, Indika Group, Adaro, Nortstar dan lain-lain.

Baca juga: Surat Terbuka Menko Luhut Soal Heboh Ikut Bisnis PCR di PT GSI

Atas sejumlah tuduhan tersebut, sejumlah aktivis dan tokoh anti korupsi di Indonesia mendorong pihak KPK untuk melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut. Bahkan, meminta KPK tidak berat sebelah dengan tidak hanya menangani kasus Formula E saja terhadap Pemda DKI.

Namun, atas semua tuduhan tersebut Luhut pun akhirnya mengeluarkan surat terbuka yang membantah seluruh tuduhan tersebut. Di mana dirinya menegaskan tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang di jalankan PT GSI.

Luhut pun menjelaskan kapasitas perusahaannya di PT GSI adalah memberikan bantuan untuk membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Terlebih pada awal pandemi Indonesia terkendala penyediaan tes COVID-19 untuk masyarakat.

Tak sampai di situ, untuk memastikan Luhut tak mengambil keuntungan pribadi, Jubir Luhut yaitu Jodi Mahardi menyambut baik upaya audit yang akan dilakukan pihak Kaukus Masyarakat Sipil dan menantang pihak audit ikut menyumbang hal yang sama bila tidak ditemukan soal tuduhan.

Berikut deretan tuduhan terkait dugaan bisnis PCR yang dilakukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan:

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi meluruskan isu keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). 

Ini dia sampaikan karena adanya framing atau tudingan dari Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto melalui akun Facebooknya. Unggahannya menyebutkan perusahaan Luhut merupakan salah satu pemegang saham di PT GSI yang punya unit usaha GSI Lab. 

Jodi menceritakan, pada dasarnya pembentukan PT GSI memang disebabkan karena adanya ajakan Grup Indika, Adaro dan Northstar ke Luhut untuk membuat layanan penyediaan tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar.

"Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar," kata dia saat dikonfirmasi VIVA.

Tak hanya Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir juga tersangkut dalam pusaran tuduhan bisnis PCR. Di mana namanya yang sering diungkit-ungkit kasus tersebut adalah sebuah manuver politik yang ingin menjatuhkannya usai melakukan perubahan besar pada seluruh BUMN di Indonesia.

Bahkan, Ketua Komite Pemuda Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Arief Rosyid, menilai ada gelagat tidak baik dari pihak tertentu terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, serangan kepada Erick tersebut ikut digerakkan oleh mereka yang punya kepentingan lain. 

"Berbagai serangan yang dialamatkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir sangat tendensius, linear dengan kepentingan para mafia yang selama ini berdiri di belakang mereka," kata Arief dalam keterangannya, Minggu 7 November 2021.

Selain Arief, Ketua Pemuda Muhammadiyah Razikin, meyakini bahwa Menteri BUMN Erick Thohir tidak terlibat dalam bisnis test PCR seperti yang ramai dibicarakan. Ia yakin itu salah satu cara untuk menyerang Menteri Erick, yang sudah dilakukan sejak awal menjadi menteri. 

Erick menurut Razikin adalah salah satu pejabat yang punya integritas dan dianggap berpotensi terus diganggu hingga 2024. Apalagi kita tahu Erick telah melakukan gebrakan merestrukturisasi BUMN dengan spirit AKHLAK (amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif). 

Setelah ramai menjadi perbincangan masyarakat, sejumlah tokoh dan aktivis anti korupsi meminta kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawal kasus tersebut. Terlebih ada dugaan penyelenggara negara ikut bermain bisnis di tes PCR tersebut.

Salah satunya, adalah Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meragukan komitmen Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri Cs dalam mengusut dugaan korupsi program Formula E dan bisnis PCR.  

"Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri mengusut Formula E dan Bisnis PCR akan dibuktikan oleh waktu. Apakah hanya omongan saja atau serius?" kata Febri dalam akun pribadi twitternya, Senin, 8 November 2021.

Febri juga meminta Firli Bahuri Cs independen dalam mengusut dugaan rasuah tersebut. Dia mengharapkan, tidak ada unsur politik dalam mengusut praktik rasuah pada dua perkara berbeda itu. 

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pengusutan permainan bisnis PCR tersebut tidaklah sulit. Sebab, penegak hukum hanya perlu mencari pihak yang mengadakan barang dan membandingkan harga pasar.

Dan untuk kasus bisnis PCR tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat, namun kasus ini masih dalam tahap telaah dan laporan tersebut belum masuk ke penyelidikan. Sehingga, KPK memastikan aduan tersebut akan ditangani.

Usai ramainya tuduhan PT GSI bermain di Bisnis PCR, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyambut baik upaya audit yang akan dilakukan oleh pihak Kaukus Masyarakat Sipil kepada PT GSI terkait dugaan mengenai bisnis tes PCR. 

"Silakan saja untuk audit ajukan permohonan ke PT GSI. Toba Sejahtera hanya pemilik saham minoritas di kewirausahaan sosial itu, namun dari Pak Luhut tidak ada keberatan untuk audit dimaksud," kata Jodi  kepada VIVA,.

Jodi menegaskan bahwa Menko Luhut memiliki keberanian untuk dibuktikan mengenai keterlibatannya dalam dugaan kasus bisnis tes PCR, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya tersebut. 

"Pak Menko Luhut berani karena benar dan dari awal tidak ada yang ditutupi," ujarnya. 

Bahkan, Jodi menantang jika apabila hasil audit tersebut tidak menemukan bukti Luhut terlibat melakukan bisnis tes PCR, maka pihak yang mengaudit ini harus memenuhi permintaan pihaknya untuk juga ikut menyumbangkan donasi berupa test PCR gratis bagi masyarakat.