PBB Luncurkan Program Percepatan Investasi SDGs di Indonesia

VIVA – Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan program untuk mempercepat investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia atau Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment – ASSIST.

Program baru ini nantinya membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia. 

Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah (misalnya, publik, swasta, dan Syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar US$4,7 triliun.

Baca juga: Pamer Payudara di YIA, Reuni 212 hingga Mimpi Ketemu Rasulullah

Adapun empat lembaga PBB yang melakukan program ASSIST itu yaitu United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk SDGs.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, mengatakan, dalam mencapai SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru. 
Untuk itu, Valerie mengatakan Indonesia harus semangat dalam kolaborasi dan kemitraan untuk Dekade Aksi ini. Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presiden G20. 

"Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya dalam pelaksanaan Program ASSIST,” kata Valerie dalam keterangan tertulisnya, Jumat 3 Desember 2021.

Ia menuturkan, pada program ini, PBB akan berkolaborasi dengan pemerintah menerbitkan obligasi dan sukuk tematik bertema SDGs, instrumen blended finance, dan pinjaman terkait SDGs bersama pemangku kepentingan lainnya yang meliputi lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, serta asosiasi dan aktor non-pemerintah. 

Program ini juga memberikan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, dan memberi mereka pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna mendorong bisnis hijau dan berkelanjutan.
 
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menilai program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam me-reorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs. 

Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030.

Perlu diketahui, program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. 

Adapun Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar US$9,7 juta dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.

Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta Euro. 

Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.