Stafsus Erick Thohir ke Ahok: Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur

VIVA – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Komisaris Utama BUMN, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal banyaknya kontrak yang bermasalah yang justru merugikan BUMN, termasuk Pertamina.

Arya mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ahok saat ini sebetulnya sudah sejak lama dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Mulai dari jangan sampai proyek-proyek jadi bancakan korupsi, mesti win win solution hingga tidak boleh ada yang dirugikan.

Arya juga menegaskan bahwa BUMN memiliki 5 program transformasi BUMN yang seharusnya diketahui oleh seluruh petinggi BUMN, termasuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Semua proses pembenahan itu sedang berjalan.

"Saya bingung juga kalau pak Ahok enggak paham 5 transformasi yang kita lakukan di BUMN. Sebagai Komut itu harusnya jadi acuannya pak Ahok, harusnya. Dan itu harusnya dia terapkan juga di Pertamina," kata Arya, Minggu, 28 November 2021.

Arya juga menegaskan, Ahok sebagai Komisaris Utama seharusnya membicarakan permasalahan itu di jajaran dewan Komisaris Pertamina.

"Jangan sampai pak Ahok ini di Pertamina juga menjadi komisaris berasa direktur gitu. Komut berasa Dirut. Itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya," kata dia.

Tak hanya itu, Arya juga berharap Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, semakin banyak lagi belajar ke depannya. Jangan seperti ketinggalan kereta.

"Kita berharap ke depan pak Ahok, makin banyak nih belajar dari apa yang sedang dilakukan oleh BUMN. Jangan sampai pak Ahok ketinggalan kereta. Masa pak Ahok sebagai komut ketinggalan kereta gitu loh," kata dia.

Seharusnya, lanjut dia, jika Ahok mempunyai niat mau memperbaiki BUMN, maka sejak di Pertamina harusnya diikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh kementerian BUMN supaya jangan ketinggalan.

"Supaya omongan yang disampaikan tidak seakan-akan tidak mengetahui perkembangan di BUMN," katanya.

Sebelumnya, melalui kanal Youtube, Ahok mengutarakan bahwa banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk Pertamina.